Rakor Pengendalian Inflasi 2026: Kemendagri Dorong Pemda Responsif terhadap Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 3 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Pemerintah daerah (Pemda) dinilai berhasil mengendalikan inflasi komponen harga pangan bergejolak menjelang bulan suci Ramadan 2026. Atas capaian tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh jajaran Pemda untuk tetap waspada dan menjaga ketersediaan pasokan komoditas di pasar hingga Idulfitri.

“Kita pertahankan sampai dengan hari raya Idulfitri,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Program Tiga Juta Rumah dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Tomsi juga meminta kepala daerah agar proaktif merespons anomali kenaikan harga komoditas di wilayahnya dengan turun langsung ke pasar. Ia mengatakan, Pemda dapat meniru strategi daerah tetangga dalam mengendalikan inflasi. Dengan demikian, tidak ada daerah yang berdekatan memiliki capaian inflasi yang berbeda secara ekstrem.

Tomsi juga memberikan peringatan keras kepada oknum distributor yang sengaja mempermainkan harga bahan pokok di tengah masyarakat. Ia meminta Pemda beserta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, termasuk mencabut izin usaha pihak-pihak yang terbukti melakukan kejahatan ekonomi dengan menaikkan harga secara tidak wajar.

“Jangan ragu-ragu. Ya, sudah saatnya kita bertindak tegas,” tegas Tomsi.

Di samping itu, Tomsi mengapresiasi kinerja seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda karena mayoritas harga komoditas utama masih berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP). Menurutnya, kondisi harga pangan pada Ramadan tahun ini dinilai jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan tahun 2025.

“Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang sudah berusaha sekeras-kerasnya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri secara langsung oleh perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pangan Nasional (Bapanas). Selain itu, acara ini juga diikuti secara virtual oleh perwakilan pimpinan dari Badan Pusat Statistik (BPS), unsur TNI dan Polri, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, Kejaksaan Agung, Kementerian Pertanian, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.(Ls)

Sumber : Puspen Kemendagri

@gerbangpatriot

Berita Terkait

Festival Burger Dunia Jadi Ajang UMKM Kuliner Lokal Menembus Pasar Internasional
Sambut HUT Kota Jogja, Kemantren Umbulharjo Bergerak Wujudkan ASRI Bersama
Penataan Daerah Nasional Mengacu pada Desain Besar, Wamendagri Bima Beri Penegasan
Asia Grassroots Forum 2026 Tegaskan Peran UMKM dan Komunitas dalam Perekonomian Indonesia
Garuda di Dadaku Jadi Bukti Kebangkitan IP Lokal dan Animasi Indonesia
Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Optimalisasi Sumber Daya Maritim untuk Kemajuan Maluku
Mendagri Tito Karnavian Pastikan Seleksi Pemda Berprestasi Berjalan Profesional dan Akuntabel
Penghargaan Pemda Berprestasi Jadi Pemacu Peningkatan Kualitas Tata Kelola Daerah

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 22:13 WIB

Festival Burger Dunia Jadi Ajang UMKM Kuliner Lokal Menembus Pasar Internasional

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:25 WIB

Penataan Daerah Nasional Mengacu pada Desain Besar, Wamendagri Bima Beri Penegasan

Jumat, 5 Juni 2026 - 13:43 WIB

Asia Grassroots Forum 2026 Tegaskan Peran UMKM dan Komunitas dalam Perekonomian Indonesia

Jumat, 5 Juni 2026 - 13:24 WIB

Garuda di Dadaku Jadi Bukti Kebangkitan IP Lokal dan Animasi Indonesia

Jumat, 5 Juni 2026 - 12:35 WIB

Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Optimalisasi Sumber Daya Maritim untuk Kemajuan Maluku

Berita Terbaru

Komjen Pol. Prof. Dr. Cryshnanda Dwilaksana (Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian). (Foto Ist).

Jakarta

Kepemimpinan Kolaboratif Dan Interagency Governance

Jumat, 5 Jun 2026 - 20:39 WIB