JOGJAOKE.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menegaskan pentingnya kolaborasi pembangunan infrastruktur fisik dan digital untuk memperkuat keamanan siber serta menjaga kedaulatan negara. Hal tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keamanan Siber dan Sandi Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Selasa (25/2/2026).
Dalam arahannya, Menko AHY menekankan keamanan siber merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan nasional.
“Cyber security adalah national security. Kita ingin Indonesia semakin kokoh, berdaulat di ruang digital, dan aman di ruang siber untuk mendukung ekonomi yang semakin maju serta menjaga keamanan bangsa secara umum,” ujar Menko AHY.
Ia menjelaskan perkembangan global menunjukkan serangan siber mampu melumpuhkan infrastruktur vital dan menimbulkan dampak strategis luas. Serangan ransomware terhadap Colonial Pipeline di Amerika Serikat pada 2021 mengganggu pasokan energi nasional. Serangan NotPetya pada 2017 melumpuhkan rantai pasok global, sementara peretasan Bank Sentral Bangladesh pada 2016 menjadi salah satu kejahatan siber finansial terbesar di dunia. Serangan WannaCry terhadap National Health Service Inggris pada 2017 memperlihatkan dampak langsung terhadap layanan kesehatan dan keselamatan manusia, sedangkan kasus SolarWinds pada 2020 menunjukkan skala luas operasi spionase siber terhadap pemerintahan.
Menurut Menko AHY, berbagai peristiwa tersebut menegaskan satu titik infrastruktur vital yang lumpuh dapat menimbulkan efek domino terhadap ekonomi dan stabilitas negara. Karena itu, ketahanan siber, kesiapsiagaan krisis, dan rencana kontinjensi harus menjadi bagian dari desain pembangunan nasional.
Dalam konteks Indonesia, ia menyoroti posisi strategis nasional sebagai kekuatan digital sekaligus target potensial di ruang siber. Dengan sekitar 229 juta pengguna internet atau lebih dari 80 persen populasi, serta nilai ekonomi digital yang telah melampaui 95 miliar dolar AS pada 2024, Indonesia memiliki ekosistem digital besar yang harus dilindungi. Ketergantungan layanan publik, keuangan, energi, transportasi, hingga pertahanan pada sistem digital membuat gangguan siber berdampak langsung pada stabilitas nasional.
Kasus kebocoran data yang sempat terjadi di dalam negeri, termasuk insiden Bjorka pada 2022, menjadi pengingat pentingnya tata kelola dan perlindungan data publik yang kuat.
Menko AHY menegaskan keamanan siber harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan, bukan ditambahkan setelah terjadi insiden. Prinsip security by design perlu diterapkan sejak tahap perencanaan infrastruktur dan sistem digital guna meminimalkan risiko dan gangguan layanan.
Ia juga menekankan penguatan tata kelola nasional melalui koordinasi whole-of-government lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan dan respons tidak berjalan sendiri-sendiri. Kejelasan peran antara pemerintah pusat dan daerah, serta kerangka regulasi yang selaras dan tegas, menjadi fondasi perlindungan infrastruktur informasi vital.
“Berbagai kementerian dan lembaga, termasuk kami, siap menjadi bagian dari sinergi dan kolaborasi di sektor pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur informasi vital yang sangat fundamental dalam menopang pembangunan bangsa ke depan,” tegasnya.
Selain itu, penguatan keamanan siber nasional memerlukan investasi berkelanjutan pada kapasitas dan kemitraan. Kolaborasi publik–swasta dinilai krusial karena sebagian besar infrastruktur digital dikelola oleh sektor industri. Pengembangan sumber daya manusia, adopsi teknologi keamanan mutakhir, serta penguatan mekanisme respons insiden di tingkat nasional dan daerah perlu dilakukan secara simultan agar gangguan siber tidak berkembang menjadi krisis nasional.
Menko AHY juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas Keamanan Siber dan Sandi 2026 sebagai forum strategis untuk menghadirkan solusi terbaik dalam memperkuat sistem pertahanan siber nasional. Ia menilai BSSN memiliki peran sentral dalam menyatukan, mengoordinasikan, dan mengorkestrasi kebijakan serta langkah pengamanan siber di Indonesia.
Rakornas Keamanan Siber dan Sandi TA 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis guna memperkuat ketahanan siber nasional, menjaga kedaulatan digital, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang aman, andal, dan berdaya saing.
Rakornas ini turut dihadiri Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi; Wakil Kepala BSSN A. Rachmad Wibowo; serta Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Anton Sukartono Suratto.
Menko AHY didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya; Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Irjen Pol. Arif Rachman; serta Brigjen Rio Neswan.(Ls)
Sumber : KemenkoInfra
@gerbangpatriot
