Harga Cabai dan Daging Naik, Tomsi Tohir Tegaskan TPID Awasi Distributor

Senin, 23 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) turun langsung untuk mengecek perkembangan harga bahan pokok di pasar. Pasalnya, pada minggu pertama Ramadan, harga sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik di beberapa daerah. Komoditas tersebut antara lain cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, bawang putih, dan daging sapi.

“Bapak-Ibu sekalian tolong teman-teman dari dinas, dari TPID turun, turun cek. Kemudian komunikasikan betul dengan para champion-champion itu sehingga harga bisa turun,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Tomsi mengatakan, berdasarkan pantauan langsung di tingkat petani dan peternak, stok dan harga komoditas tersebut relatif terkendali. Namun, di tingkat distributor terjadi lonjakan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Oleh karena itu, ia meminta jajaran pemerintah daerah (Pemda), khususnya TPID, bersikap tegas terhadap oknum distributor yang menaikkan harga di atas HET.

“Kita punya harga eceran tertinggi, HET. Tegakkan hukum itu, ya. Tegakkan hukum itu dan saya minta turun setiap hari,” sambung Tomsi.

Di sisi lain, Tomsi juga meminta Perum Bulog mengendalikan harga beras yang naik di sejumlah daerah. Bila perlu, Perum Bulog dapat menambah stok beras di daerah yang mengalami kenaikan harga. Melalui intervensi tersebut, diharapkan kenaikan harga beras yang melebihi HET dapat ditekan. Terlebih, saat ini pemerintah tengah mengupayakan swasembada beras yang menuntut tanggung jawab seluruh pihak untuk menjaga stabilitas harga.

“Di situlah tanggung jawab kita sebagai aparatur pemerintah untuk menjaga marwah peraturan itu. Jangan terus berkata ‘naik sedikit [melebihi HET]’. Tidak bisa,” ungkapnya.

Tomsi menambahkan, apabila harga bahan pokok dapat dikendalikan dengan baik, masyarakat akan lebih mudah menjangkaunya. Karena itu, berbagai langkah dan upaya perlu terus dioptimalkan, terutama oleh jajaran TPID.

“Kalau kita bisa bertahan sampai akhir [dalam mengendalikan harga bahan pokok], maka lebaran tahun ini merupakan lebaran yang terbaik dari sisi harga,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta pihak terkait lainnya.(Ls)

Sumber : Puspen Kemendagri

@gerbangpatriot

Berita Terkait

Talk Show BPSDM, Kemendagri Soroti Integritas di Tengah Godaan Kekuasaan
Wamendagri Minta Praktik Lingkungan Berbasis Masyarakat Direplikasi di Daerah
Pemulihan Faskes Pascabencana, RS dan Puskesmas di Sumatera Kembali Normal
Satgas PRR Genjot Pendataan Huntap, 39 Ribu Unit Dibutuhkan di Sumatera
Wamendagri Ribka Haluk: Tata Kelola Kesehatan Jadi Kunci Sukses Program CKG di Papua
DPRD Diminta Perkuat Pengawasan Transformasi Birokrasi dan Program Presiden
Wamendagri Bima Arya: Program Nasional Harus Jadi Pengungkit Kemajuan Daerah
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Segera Klasifikasikan Data Huntap Pascabencana

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 16:55 WIB

Talk Show BPSDM, Kemendagri Soroti Integritas di Tengah Godaan Kekuasaan

Jumat, 17 April 2026 - 14:00 WIB

Pemulihan Faskes Pascabencana, RS dan Puskesmas di Sumatera Kembali Normal

Kamis, 16 April 2026 - 18:04 WIB

Satgas PRR Genjot Pendataan Huntap, 39 Ribu Unit Dibutuhkan di Sumatera

Kamis, 16 April 2026 - 17:56 WIB

Wamendagri Ribka Haluk: Tata Kelola Kesehatan Jadi Kunci Sukses Program CKG di Papua

Kamis, 16 April 2026 - 17:47 WIB

DPRD Diminta Perkuat Pengawasan Transformasi Birokrasi dan Program Presiden

Berita Terbaru