Pemkot Yogyakarta Targetkan 1.000 Biopori Jumbo, Tekan Sampah hingga 2.000 Ton

Sabtu, 24 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat panen ketiga Biopori Jumbo (Bimbo) bersama warga RW 05 Kampung Mangkuyudan, Kota Yogyakarta, Jumat (24/1/2026). (Humas Pemkot)

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat panen ketiga Biopori Jumbo (Bimbo) bersama warga RW 05 Kampung Mangkuyudan, Kota Yogyakarta, Jumat (24/1/2026). (Humas Pemkot)

JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan pembangunan 1.000 biopori jumbo untuk menekan volume sampah melalui pengelolaan berbasis masyarakat. Program ini diproyeksikan mampu menahan hingga 2.000 ton sampah organik sekaligus menghasilkan kompos yang bernilai guna bagi warga.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, satu unit biopori jumbo mampu menampung sekitar dua ton sampah organik. Dengan demikian, jika target 1.000 unit tercapai, kapasitas pengelolaan sampah yang dapat ditekan mencapai 2.000 ton.

“Kalau satu biopori jumbo bisa menahan sekitar dua ton sampah, maka 1.000 biopori jumbo bisa menahan sekitar 2.000 ton sampah. Ini jumlah yang sangat besar,” ujar Hasto saat panen ketiga Biopori Jumbo (Bimbo) bersama warga RW 05 Kampung Mangkuyudan, Kota Yogyakarta, Jumat (24/1/2026).

Hasto menjelaskan, peran pemerintah dalam program biopori jumbo difokuskan pada penguatan dukungan teknis kepada masyarakat. Dukungan tersebut meliputi penyediaan aktivator untuk mempercepat proses pengomposan, bantuan tenaga saat panen kompos, hingga pembangunan unit biopori jumbo di lingkungan warga.

Menurut dia, seluruh hasil panen kompos sepenuhnya menjadi milik masyarakat. Warga bebas memanfaatkan kompos untuk kebutuhan sendiri maupun menjualnya sebagai sumber tambahan pendapatan.

“Pemerintah tidak mengambil uangnya. Uangnya untuk masyarakat. Kami hanya membantu memanen, mengomposkan, dan membangun bioporinya. Kalau masih kurang, akan kita bantu lagi,” kata Hasto.

Saat ini, jumlah biopori jumbo di Kota Yogyakarta telah mencapai lebih dari 600 unit. Pada tahun ini, pemerintah kota menargetkan penambahan sekitar 400 unit sehingga totalnya menjadi sekitar 1.000 biopori jumbo yang tersebar di seluruh wilayah kota.

Program biopori jumbo tersebut juga terintegrasi dengan pengembangan urban farming dan integrated farming. Integrasi dilakukan melalui pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPO) di sejumlah lokasi, antara lain di sekitar Pasar Burung PASTY, Tegalgendu, dan Tegalrejo.

Kompos hasil biopori dimanfaatkan untuk mendukung pertanian warga, termasuk pengembangan lorong sayur di permukiman padat. Hasto mendorong agar lorong sayur terus diperbanyak dengan melibatkan lebih banyak warga, khususnya ibu-ibu, sebagai upaya memanfaatkan ruang sempit sekaligus menekan pengeluaran rumah tangga.

Ia menilai, budi daya tanaman pangan sederhana, seperti cabai, juga berkontribusi menjaga stabilitas harga pangan di tingkat rumah tangga. “Harapannya bisa mengurangi belanja cabai. Cabai ini sering mempengaruhi inflasi,” ujarnya.

Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Subur Makmur Lestari RW 05 Kampung Mangkuyudan, Sumarsini, mengatakan pengelolaan sampah melalui biopori jumbo di wilayah tersebut telah berjalan sejak 2021 dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan maupun warga.

“Awalnya kami hanya punya dua bangunan biopori jumbo. Setelah disosialisasikan ke warga, masyarakat mulai memilah sampah dari rumah,” kata Sumarsini.

Ia menjelaskan, sampah anorganik dikelola melalui bank sampah yang dibuka sebulan sekali, setiap Minggu terakhir. Sementara itu, sampah organik dapat langsung dibuang ke biopori jumbo setiap hari.

Untuk mempercepat proses pembusukan, sampah organik yang masuk ke biopori secara rutin diberi tetes tebu dan EM4 minimal seminggu sekali. Setelah melalui proses pengomposan sekitar enam bulan, sampah tersebut dapat dipanen menjadi kompos.

“Kompos yang dihasilkan kami gunakan sebagai media tanam. Jadi sampah tidak berhenti diolah, tetapi dimanfaatkan kembali untuk budi daya tanaman,” ujar Sumarsini. (ihd)

Berita Terkait

Pemkot Yogya Pastikan Tidak Ada PPPK Dirumahkan Meski Belanja Pegawai Lampaui 30 Persen
Pemkot Yogya Pastikan Tak Ada PPPK Dirumahkan, Meski Belanja Pegawai Lampaui 30 Persen
Pemkot Yogyakarta Jajaki WFH ASN, Pastikan Layanan Publik Tetap Normal
Wisata Lebaran 2026 Jogja Hampir Capai Target, Kunjungan Tembus 668.000 hingga H+4
Pemkot Yogya Salurkan Zakat dan Bantuan untuk Mahasiswa Korban Bencana
Polresta dan Pemkot Yogya Gelar Pangan Murah Jelang Nyepi dan Idulfitri
Wamira dan KKMP Disinergikan, Pemkot Yogya Perluas Distribusi Sembako dan Kendalikan Inflasi
Pemkot Yogya Buka Posko Konsultasi THR 2026, Layanan Daring hingga Mediasi Disiapkan

Berita Terkait

Selasa, 31 Maret 2026 - 23:06 WIB

Pemkot Yogya Pastikan Tidak Ada PPPK Dirumahkan Meski Belanja Pegawai Lampaui 30 Persen

Selasa, 31 Maret 2026 - 22:41 WIB

Pemkot Yogya Pastikan Tak Ada PPPK Dirumahkan, Meski Belanja Pegawai Lampaui 30 Persen

Senin, 30 Maret 2026 - 17:01 WIB

Pemkot Yogyakarta Jajaki WFH ASN, Pastikan Layanan Publik Tetap Normal

Rabu, 25 Maret 2026 - 19:43 WIB

Wisata Lebaran 2026 Jogja Hampir Capai Target, Kunjungan Tembus 668.000 hingga H+4

Selasa, 17 Maret 2026 - 22:30 WIB

Pemkot Yogya Salurkan Zakat dan Bantuan untuk Mahasiswa Korban Bencana

Berita Terbaru