JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan arah pembangunan yang berpusat pada manusia dengan menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama. Tanpa dukungan sumber daya alam yang besar, kualitas sumber daya manusia dipandang sebagai kunci keberlanjutan masa depan kota.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam kegiatan Advokasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (24/12/2025). Hasto menekankan bahwa kemajuan kota hanya dapat dicapai jika pembangunan benar-benar bertumpu pada pengembangan manusia.
“Kalau kita ingin maju, manusianya harus dikembangkan. Pembangunan kita harus berpusat pada manusia,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar tidak boleh berhenti pada slogan. Pendidikan harus hadir dengan mutu yang unggul, berkarakter, dan inklusif. Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta telah mencapai angka 89 –tertinggi secara nasional– Hasto mengingatkan masih ada tantangan besar, terutama terkait etos kerja dan produktivitas.
“Jangan sampai kita menjadi kota yang menua tapi belum sejahtera. Pendidikan adalah jalan untuk mencegah itu,” katanya.
Kondisi demografi Yogyakarta yang ditandai dengan angka kelahiran rendah dan proporsi lansia yang tinggi menjadi perhatian tersendiri. Menurut Hasto, tanpa SDM produktif, generasi muda berisiko menanggung beban sebagai sandwich generation. Karena itu, kebijakan pendidikan gratis di sekolah negeri ditegaskan sebagai bentuk kehadiran negara bagi warga kurang mampu.
“Sekolah negeri harus menjadi garda terdepan. Tidak boleh ada warga miskin yang ditolak,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot Yogyakarta memastikan pendidikan inklusif berjalan di semua jenjang. Penyandang disabilitas dijamin memperoleh layanan pendidikan gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta, melalui dukungan lintas sektor. “Semua difabel gratis, ini sudah kita jalankan,” ujar Hasto.
Namun, ia mengakui masih terdapat persepsi bahwa kualitas sekolah negeri kalah dibandingkan sekolah swasta. Hal ini, menurut dia, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dibenahi melalui peningkatan mutu layanan. “Kalau sekolah negeri tidak berkualitas, itu kesalahan pemerintah. Kita harus benahi,” kata Hasto.
Ke depan, setiap sekolah negeri di Yogyakarta didorong memiliki keunggulan masing-masing, baik di bidang akademik, olahraga, seni budaya, riset, maupun bahasa, sehingga dapat berfungsi sebagai pusat keunggulan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori menambahkan, capaian SPM Pendidikan Kota Yogyakarta saat ini berada di peringkat keempat nasional dari 514 kabupaten/kota. “Capaian ini baik, tetapi sebagai kota pendidikan kita dituntut terus meningkatkan indikator SPM,” ujarnya.
Meski masih berada di bawah Magelang, Malang, dan Mojokerto, Yogyakarta memperoleh pengakuan nasional sebagai kota dengan peningkatan akses pendidikan tertinggi untuk kategori kapasitas fiskal sedang. Namun, Budi mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah, khususnya pada layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), seperti tingkat partisipasi, akreditasi lembaga, dan kualifikasi guru.
Sementara itu, Widyaprada Ahli Madya BPMP DIY Susi Anto menyebutkan bahwa SPM merupakan instrumen penilaian kinerja kepala daerah yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri setiap tahun. Ia menekankan peningkatan capaian SPM tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Pendidikan, melainkan memerlukan dukungan lintas sektor.
Susi juga mengapresiasi komitmen Kota Yogyakarta dalam pendidikan inklusif, termasuk keberadaan Unit Layanan Disabilitas serta pelatihan guru pendamping khusus. “Yogyakarta menjadi satu-satunya kota di DIY yang memiliki layanan pendidikan inklusif secara komprehensif,” ujarnya.
Melalui kebijakan sekolah negeri gratis dan penguatan pendidikan inklusif, Pemerintah Kota Yogyakarta berharap dapat menjaga reputasi sebagai kota pelajar sekaligus memastikan setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. (ihd)
