JOGJAOKE.COM, Serang – Penurunan angka stunting (tengkes) di Provinsi Banten membutuhkan kolaborasi seluruh sektor dan tidak bisa hanya bertumpu pada program kesehatan. Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan, penanganan stunting harus dimulai dari tingkat keluarga dan diperkuat melalui program pembangunan desa yang melibatkan seluruh perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikan Wagub Dimyati usai Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/11/2026).
Dimyati memaparkan, penguatan posyandu serta pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Program Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diyakini mampu menggerakkan perekonomian keluarga. Sebagai dukungan nyata, Pemerintah Provinsi Banten tengah merancang peningkatan Bantuan Keuangan Desa pada 2027.
”Desa itu membangun keluarga, keluarga membangun generasi, dan generasi membangun masa depan. Karena itu, pembangunan desa harus menjadi perhatian bersama,” ujar Wagub Dimyati.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menambahkan, dari 20 indikator percepatan penurunan stunting, hanya sembilan (30 persen) yang berada di ranah kesehatan. Sementara 11 indikator lainnya (70 persen) merupakan intervensi sensitif lintas sektor, seperti pekerjaan umum, ketahanan pangan, keluarga berencana, hingga sanitasi lingkungan.
”Persoalan stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ekonomi keluarga hingga kondisi lingkungan. Melalui Rakor Monev ini, kita berharap seluruh sektor bisa bergerak bersama membentuk Banten Super Team,” jelas Ati. Ia juga mencatat prevalensi stunting Banten saat ini berada di angka 21,1 persen berdasarkan data 2024, sembari menunggu hasil pengukuran nasional terbaru untuk 2025 dan 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Mendes PDT Yandri Susanto menjadikan Banten sebagai provinsi pertama dalam rangkaian kunjungan kementeriannya terkait penanganan stunting perdesaan. Yandri menegaskan, masalah gizi buruk erat kaitannya dengan kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja.
”Kalau ada kegiatan ekonomi di desa, masyarakat bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kemiskinan bisa ditekan, stunting juga bisa kita tekan,” tegas Yandri.
Ia mencontohkan kesuksesan desa ekspor di Kabupaten Pandeglang yang produknya telah menembus pasar global. Yandri juga mengingatkan bahwa dana desa setiap tahun dapat dialokasikan untuk mendukung pencegahan stunting melalui keterpaduan program antara pemerintah pusat, daerah, desa, serta masyarakat.(lsi)
Sumber : Adpim
