WFH di Kemenag Ditekankan Tetap Jaga Kualitas Layanan Publik

Jumat, 10 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama menyambut kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja menuju sistem yang lebih modern dan berkelanjutan.

Menurut Nasaruddin, kebijakan WFH yang mulai diterapkan setiap Jumat bukan sekadar perubahan lokasi kerja, melainkan langkah strategis pemerintah untuk membangun pola kerja yang lebih adaptif, efisien, dan berdampak tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

“WFH bukan sekadar bekerja dari rumah, tetapi cara baru dalam bekerja yang lebih adaptif dan efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Kementerian Agama mulai memberlakukan WFH setiap Jumat sejak 10 April 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Transformasi Budaya Kerja Baru yang telah diluncurkan pada 1 April 2026. Langkah tersebut ditempuh untuk merespons dinamika global sekaligus mendorong sistem kerja berbasis digital yang lebih produktif.

Nasaruddin menekankan, kehadiran layanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang meski pola kerja berubah. Dengan dukungan teknologi, layanan diharapkan tetap mudah diakses, responsif, dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

“Di mana pun kita berada, layanan kepada umat harus tetap hadir, mudah diakses, dan berjalan dengan baik. Mari manfaatkan teknologi dan perkuat koordinasi,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama menjadikan kebijakan ini sebagai momentum membangun ritme kerja baru yang lebih seimbang dan bermakna.

“Kita sedang membangun cara kerja yang lebih bijak, seimbang, dan bernilai. Ini adalah awal dari transformasi bersama,” ujarnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin menegaskan bahwa kebijakan WFH merupakan bagian dari transformasi budaya kerja yang tetap terukur dan terkendali. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menekan beban biaya energi dan mobilitas pegawai.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa WFH bukan berarti bekerja secara fleksibel tanpa batas. ASN tetap diminta menjaga disiplin, profesionalisme, dan kesiapsiagaan selama jam kerja.

“WFH ini bukan Work From Anywhere. Pegawai tetap harus bekerja dari rumah dan dalam kondisi siaga,” tegas Kamaruddin. (ihd)

Berita Terkait

Pemerintah Genjot Pelebaran Sungai Ciliwung Demi Tingkatkan Kapasitas Aliran
Kawasan Transmigrasi Tak Lagi Identik Pertanian, Kini Simpan Potensi Migas
PN Jakarta Timur Lanjutkan Pemeriksaan Saksi Kasus Pembunuhan Kepala Cabang BRI
Terima Audiensi UNAIR, AHY Tekankan Pentingnya Good Governance
Abdul Latif: Politik Dinasti Tak Bisa Dilihat Hitam Putih dalam Demokrasi
Robby Kurniawan Jalani Pemeriksaan KPK terkait Suap DJKA
Menko AHY Soroti Ancaman Banjir Rob dan Penurunan Tanah di Pantura
Program Tim Ekspedisi Patriot 2026 Fokus pada Pemberdayaan Masyarakat

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 16:00 WIB

Pemerintah Genjot Pelebaran Sungai Ciliwung Demi Tingkatkan Kapasitas Aliran

Kamis, 7 Mei 2026 - 13:48 WIB

Kawasan Transmigrasi Tak Lagi Identik Pertanian, Kini Simpan Potensi Migas

Kamis, 7 Mei 2026 - 10:42 WIB

PN Jakarta Timur Lanjutkan Pemeriksaan Saksi Kasus Pembunuhan Kepala Cabang BRI

Kamis, 7 Mei 2026 - 08:23 WIB

Terima Audiensi UNAIR, AHY Tekankan Pentingnya Good Governance

Rabu, 6 Mei 2026 - 15:46 WIB

Abdul Latif: Politik Dinasti Tak Bisa Dilihat Hitam Putih dalam Demokrasi

Berita Terbaru

Banten

PWI Dukung MA Ciptakan Pedoman Media yang Akuntabel

Kamis, 7 Mei 2026 - 16:35 WIB

Nasional

Kemendagri Tanamkan Semangat Bela Negara kepada CPNS 2026

Kamis, 7 Mei 2026 - 16:08 WIB