JOGJAOKE.COM, Manokwari – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengimbau seluruh lembaga yang mendapat mandat untuk menangani otonomi khusus (Otsus) Papua agar menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengarahan pada Rapat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Hotel Mansinam, Manokwari, Papua Barat, Senin (3/11/2025).
Ribka menjelaskan, rapat ini menjadi forum penting untuk memastikan lembaga-lembaga terkait Otsus bekerja secara fokus, efektif, dan terarah. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk berbagai institusi khusus sesuai amanat Undang-Undang (UU) Otsus Papua, yang seluruhnya memiliki tanggung jawab untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Ia menekankan, seluruh lembaga pelaksana Otsus bersama pemerintah daerah (Pemda) harus bergerak searah menuju tujuan yang sama. Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar program pembangunan berjalan konsisten dan tepat sasaran.
“Selain dari lembaga yang sudah dibentuk ini, sudah ada pemerintahan. Saat ini sudah ada 6 gubernur-wakil gubernur, dan juga ada 42 bupati/wali kota di Tanah Papua. Kemudian ada MRP, kemudian ada DPRP [melalui mekanisme] pengangkatan sebagai implementasi daripada Undang-Undang Otonomi Khusus,” katanya.
Ribka menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di enam provinsi wilayah Papua masih tergolong tinggi. Untuk itu, ia menekankan perlunya seluruh lembaga terkait memanfaatkan kewenangan yang dimiliki secara optimal guna mempercepat pembangunan pada sektor-sektor strategis.
“Kita bersama-sama pemerintah dan juga masyarakat, dunia usaha, inilah sebenarnya tujuan dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” terangnya.
Ia juga menyoroti bahwa agenda ini memiliki momentum strategis karena digelar menjelang penyampaian materi dan arahan dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengenai kebijakan Otsus serta berbagai isu prioritas di Papua. Arahan tersebut akan menegaskan komitmen pemerintah dalam merespons aspirasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat Papua.
“Untuk kita membawa pergumulan dan aspirasi dari masyarakat kita, persoalan baik sumber daya manusia, kemudian juga masalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur,” jelasnya.
Ribka berharap pertemuan ini menjadi momentum untuk menyatukan visi serta merumuskan langkah konkret yang sejalan dengan arahan Presiden dan Wapres bagi Papua. Ia menegaskan bahwa BP3OKP, KEPP Otsus Papua, dan seluruh lembaga terkait merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintahan yang harus bergerak serempak mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Saya ingin kita harus mendapatkan satu tujuan yang penting. Kira-kira Bapak Presiden dan Pak Wakil Presiden ini mengharapkan seperti apa tentang Papua, apa yang harus kita kerjakan,” tandasnya. (nr)
Sumber : Puspen Kemendagri
