Wamendagri Bima Dorong Pemda dan Masyarakat Wujudkan Transportasi Rendah Emisi

Minggu, 28 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong masyarakat membangun pola hidup rendah emisi sebagai upaya menanggulangi polusi dan pemanasan global. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara pada kegiatan “Jejak Langkah untuk Udara Bersih” yang berlangsung di Twin House Blok M, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Dalam paparannya, Bima menekankan bahwa perubahan pola hidup harus dilihat dalam konteks krisis iklim global. Ia mengingatkan bahwa istilah global warming kini bergeser menjadi global boiling atau “pendidihan global”, sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan data yang dimilikinya, sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang emisi karbon terbesar, diikuti sektor pengadaan listrik dan gas, serta pertanian, perkebunan, dan perikanan. Adapun sektor transportasi menempati urutan keempat secara nasional. Meski demikian, karena paling dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat, sektor ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah (Pemda).

Menurut Bima, transportasi yang nyaman, ramah lingkungan, berkelanjutan, serta terjangkau tidak hanya berfungsi mengurangi emisi karbon, tetapi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, pengeluaran masyarakat untuk transportasi mencapai 12,46 persen dari total biaya hidup masyarakat Indonesia. Persentase itu melebihi rekomendasi Bank Dunia (World Bank) yang menetapkan pengeluaran rumah tangga untuk transportasi maksimal sebesar 10 persen.

“Transportasi publik yang ramah lingkungan itu sebetulnya juga untuk kesejahteraan,” tandas Bima.

Ia turut membagikan pengalamannya semasa menjabat Wali Kota Bogor, ketika menginisiasi kebijakan sehari tanpa kendaraan bermotor dan kampanye bersepeda. Menurutnya, perubahan kebiasaan publik memerlukan kerja sama pemerintah dan masyarakat, serta harus dibangun secara sistemik, bukan insidental.

“Saya bicara di sini dengan harapan kalian jadi aktor-aktor yang akan mengkampanyekan penggunaan transportasi publik,” imbuhnya.

Bima juga menekankan pentingnya transformasi transportasi melalui integrasi aktor (pengguna), struktur (sistem), dan kultur (budaya). Ia menilai pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk membentuk budaya baru, seperti kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum.

“Saya langsung percaya bahwa membangun kultur itu adalah dengan cara membangun infrastruktur. Infrastruktur dibangun, maka kultur akan terbangun,” ujar Bima.

Sebagai contoh, ia memaparkan transformasi angkutan kota (angkot) di Bogor yang dilakukan dengan pendekatan kelembagaan, yakni mengorganisir pemilik angkot menjadi badan hukum, mengatur standar layanan, dan merancang sistem operasional yang lebih dapat diprediksi. Dari proses inilah muncul cikal bakal layanan terintegrasi di Bogor.

“Di sinilah akhirnya kemudian cikal bakal dari Trans Pakuan. Trans Pakuan ini, Trans Jakarta-nya Bogor,” jelas Bima.

Terakhir, Bima menyoroti manfaat sosial dan ekonomi dari transportasi umum yang baik. Selain mengurangi emisi karbon, transportasi publik menjadi medium untuk memperluas jaringan sosial, meningkatkan empati, dan membuka peluang pertemuan antarmasyarakat.

“Kita bukan hanya menambah sensibilitas kita, empati kita, tapi networking, jaringan, dan lain-lain,” tandasnya.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Festival Bazar Kemendagri 2026 Tak Sekadar Bazar, Edukasi dan Kesiapsiagaan Turut Didorong
Pemprov Lampung Dorong Percepatan Survei Seismik 2D Gerbera untuk Buka Potensi Cadangan Migas Lampung
Mendagri Dorong Kepala Daerah Kelola Potensi Daerah dengan Pendekatan Teknokratik
Menteri Ekraf Ingin Blockchain Buka Peluang Monetisasi IP Lewat IDBW 2026
15 Advokat LBH Peradi Profesional Dampingi Buruh Pabrik dalam Sidang Perdana Kasus Gas Portable
Atasi Backlog Perumahan, Mendagri Tekankan Pentingnya Pemanfaatan Data BPS
BSKDN Ajak Pemda Optimalkan Pengelolaan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual
Dukung Kelancaran MBG, Kemendagri Perkuat Kolaborasi dengan BGN dan Pemda

Berita Terkait

Jumat, 14 Agustus 2026 - 21:55 WIB

Festival Bazar Kemendagri 2026 Tak Sekadar Bazar, Edukasi dan Kesiapsiagaan Turut Didorong

Jumat, 14 Agustus 2026 - 16:34 WIB

Pemprov Lampung Dorong Percepatan Survei Seismik 2D Gerbera untuk Buka Potensi Cadangan Migas Lampung

Jumat, 14 Agustus 2026 - 10:44 WIB

Mendagri Dorong Kepala Daerah Kelola Potensi Daerah dengan Pendekatan Teknokratik

Jumat, 14 Agustus 2026 - 09:41 WIB

Menteri Ekraf Ingin Blockchain Buka Peluang Monetisasi IP Lewat IDBW 2026

Jumat, 14 Agustus 2026 - 09:27 WIB

15 Advokat LBH Peradi Profesional Dampingi Buruh Pabrik dalam Sidang Perdana Kasus Gas Portable

Berita Terbaru