Wamendagri Bima Arya: Percepatan Realisasi APBD Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jumat, 26 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memacu pemerintah daerah (Pemda) agar segera meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini penting dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional.

“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target, maka perputaran uang di daerah melalui maksimalisasi dari belanja daerah adalah faktor utama,” tegasnya saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Ia menegaskan, percepatan realisasi APBD menjadi kunci untuk menggerakkan sektor ekonomi, menambah lapangan kerja, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur. Bima juga mengingatkan agar pada triwulan ketiga tahun ini, realisasi belanja daerah semestinya sudah mencapai minimal 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75 persen untuk belanja pegawai. “Nah, sekali lagi ini adalah target minimal dari capaian realisasi belanja daerah,” ujarnya.

Meski secara umum realisasi pendapatan daerah menunjukkan capaian positif, Bima menyoroti masih rendahnya realisasi belanja di sejumlah daerah. Ia mencontohkan ada daerah dengan pendapatan yang tinggi, tapi belanjanya belum berjalan optimal. Karena itu, ia meminta Pemda yang realisasi belanjanya masih rendah agar segera mengambil langkah percepatan.

Di lain sisi, Bima memaparkan sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi belanja. Hal itu mulai dari keterlambatan penetapan APBD, lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, hingga keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk turun langsung memantau perkembangan realisasi belanja di setiap perangkat daerah.

“Kita mendorong Bapak-Ibu sekalian untuk, terutama kepala daerah atau [kepala] dinas terkait, untuk melakukan pendataan dan mendorong lebih cepat proses pengadaan barang dan jasa, agar belanjanya bisa maksimal,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bima juga berdialog dengan para perwakilan Pemda yang hadir. Dialog tersebut untuk menggali lebih jauh persoalan yang dihadapi daerah dalam merealisasikan APBD, sekaligus mencari solusi agar penyerapan anggaran dapat dipercepat.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Mendagri Dorong Penguatan Integrasi Wilayah untuk Pacu Ekonomi Sumatera
Hari Pelanggan Nasional, Primaya Hospital Bagikan 2.000 Paket Mini MCU untuk Pendamping Pasien
OTT Pimpinan Unsoed Soroti Tata Kelola Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri
Polda Banten-Basarnas Kerahkan Tim Cari Rombongan Jurnalis di Selat Sunda
Dana Otsus Tahap II Tersendat, Wamendagri Ribka Tagih Komitmen 26 Pemda Papua
Pusat Studi Kepolisian Terus Menggeliat, Mahasiswa Bedah Gagasan Reformasi Birokrasi Polri
Mendagri Instruksikan Pemda Percepat Penanganan Bencana dan Penuhi Kebutuhan Warga NTT
RUU Satu Data Indonesia Didorong, Pemerintah Perkuat Integrasi Data Nasional

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 16:38 WIB

Mendagri Dorong Penguatan Integrasi Wilayah untuk Pacu Ekonomi Sumatera

Rabu, 9 September 2026 - 09:42 WIB

Hari Pelanggan Nasional, Primaya Hospital Bagikan 2.000 Paket Mini MCU untuk Pendamping Pasien

Rabu, 9 September 2026 - 09:35 WIB

OTT Pimpinan Unsoed Soroti Tata Kelola Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri

Rabu, 9 September 2026 - 08:03 WIB

Polda Banten-Basarnas Kerahkan Tim Cari Rombongan Jurnalis di Selat Sunda

Rabu, 9 September 2026 - 07:48 WIB

Dana Otsus Tahap II Tersendat, Wamendagri Ribka Tagih Komitmen 26 Pemda Papua

Berita Terbaru

Bandung

KDS Tegaskan Perizinan Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemda

Rabu, 9 Sep 2026 - 16:05 WIB