Wamendagri Bima Arya: Percepatan Realisasi APBD Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jumat, 26 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memacu pemerintah daerah (Pemda) agar segera meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini penting dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional.

“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target, maka perputaran uang di daerah melalui maksimalisasi dari belanja daerah adalah faktor utama,” tegasnya saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Ia menegaskan, percepatan realisasi APBD menjadi kunci untuk menggerakkan sektor ekonomi, menambah lapangan kerja, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur. Bima juga mengingatkan agar pada triwulan ketiga tahun ini, realisasi belanja daerah semestinya sudah mencapai minimal 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75 persen untuk belanja pegawai. “Nah, sekali lagi ini adalah target minimal dari capaian realisasi belanja daerah,” ujarnya.

Meski secara umum realisasi pendapatan daerah menunjukkan capaian positif, Bima menyoroti masih rendahnya realisasi belanja di sejumlah daerah. Ia mencontohkan ada daerah dengan pendapatan yang tinggi, tapi belanjanya belum berjalan optimal. Karena itu, ia meminta Pemda yang realisasi belanjanya masih rendah agar segera mengambil langkah percepatan.

Di lain sisi, Bima memaparkan sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi belanja. Hal itu mulai dari keterlambatan penetapan APBD, lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, hingga keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk turun langsung memantau perkembangan realisasi belanja di setiap perangkat daerah.

“Kita mendorong Bapak-Ibu sekalian untuk, terutama kepala daerah atau [kepala] dinas terkait, untuk melakukan pendataan dan mendorong lebih cepat proses pengadaan barang dan jasa, agar belanjanya bisa maksimal,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bima juga berdialog dengan para perwakilan Pemda yang hadir. Dialog tersebut untuk menggali lebih jauh persoalan yang dihadapi daerah dalam merealisasikan APBD, sekaligus mencari solusi agar penyerapan anggaran dapat dipercepat.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Pasar Kuala Simpang Kembali Ramai, Ekonomi Warga Aceh Tamiang Menguat
Waspada Konsumsi Herbal Berlebihan, Kandungan Usnic Acid Berisiko bagi Hati
Pemerintah Sediakan Huntara untuk Pemulihan Korban Banjir Aceh Tamiang
Wamendagri Bima Arya Sebut Pemimpin Harus Jadi Agen Harapan bagi Masyarakat
Waisak Nasional 2026 Diproyeksikan Beri Multiplier Effect bagi Ekonomi Magelang
Pemerintah dan Gekrafs Perkuat Perlindungan Hukum bagi Jasa Kreatif Nasional
Ascott Luncurkan Kampanye “Plesiran di Jakarta” Sambut HUT ke-499 Ibu Kota
Reformasi TKDN Jadi Fokus Workshop P3DN Pemerintah Kota Bekasi

Berita Terkait

Sabtu, 2 Mei 2026 - 07:55 WIB

Pasar Kuala Simpang Kembali Ramai, Ekonomi Warga Aceh Tamiang Menguat

Jumat, 1 Mei 2026 - 23:32 WIB

Waspada Konsumsi Herbal Berlebihan, Kandungan Usnic Acid Berisiko bagi Hati

Jumat, 1 Mei 2026 - 15:10 WIB

Pemerintah Sediakan Huntara untuk Pemulihan Korban Banjir Aceh Tamiang

Jumat, 1 Mei 2026 - 15:02 WIB

Wamendagri Bima Arya Sebut Pemimpin Harus Jadi Agen Harapan bagi Masyarakat

Jumat, 1 Mei 2026 - 08:37 WIB

Waisak Nasional 2026 Diproyeksikan Beri Multiplier Effect bagi Ekonomi Magelang

Berita Terbaru

Sumatera Utara

Pengelolaan Sampah di Deli Serdang Dinilai Masih Belum Optimal

Sabtu, 2 Mei 2026 - 13:19 WIB