JOGJAOKE.COM, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Jihan Nurlela, menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Lampung Tahun 2025 yang digelar di Gedung Pusiban, Rabu (17/12/25).
Rapat ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penyusunan program strategis untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat di seluruh pelosok Bumi Ruwa Jurai.
Wakil Gubernur Jihan Nurlela menekankan bahwa program keuangan daerah tidak boleh hanya sekadar seremonial, melainkan harus menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia menyoroti pentingnya akses modal bagi petani kecil dan edukasi menabung bagi pelajar.
“Kita perlu evaluasi total apakah program selama ini sudah efektif dan tepat sasaran. Target kita adalah inklusi keuangan yang direct mendukung pembangunan jangka panjang daerah. Saya ingin literasi keuangan bukan lagi bahasa elit, tapi menjadi obrolan sehari-hari ibu-ibu di pasar atau warung kopi,” ujar Wagub
Wagub Jhan juga mendorong perbankan komersial untuk proaktif mengawal penyaluran dana agar berputar di tengah masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM baru.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal terbesar. Tugas kita adalah menjaga kepercayaan itu dengan transparansi dan konsistensi,” tambahnya.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, memaparkan capaian signifikan namun mencatat sejumlah tantangan. Ia melaporkan bahwa berdasarkan survei tahun 2025, Indeks Literasi Keuangan Lampung berada di angka 66,46% dan Indeks Inklusi Keuangan mencapai 80,51%.
“Setiap peningkatan satu persen dari indeks literasi dan inklusi keuangan ini diproyeksikan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,16%. Meskipun angka kita terus meningkat dibandingkan tahun 2024, PR besar kita adalah mengejar target inklusi nasional sebesar 91%,” lapor Otto Fitriandy.
Ia juga menyampaikan kabar baik mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Lampung yang per 15 Desember 2025 telah menembus Rp10,49 Triliun.
“TPAKD akan fokus pada pengembangan ekonomi berbasis komoditas desa melalui program ‘Desa Perkasa’ dan digitalisasi transaksi bagi UMKM agar mereka naik kelas,” jelasnya.
Rapat Pleno ini juga membahas arah kebijakan TPAKD 2026 yang akan mencakup proyek pengembangan ekonomi daerah melalui perhutanan sosial, ternak sapi, dan penyediaan alat mesin pertanian (dryer).
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja nyata, dalam acara ini diberikan penghargaan kepada:
1. TPAKD Kota Metro (atas capaian TPAKD Award dan praktik terbaik inovasi keuangan).
2. TPAKD Kabupaten Lampung Timur.
3. TPAKD Kabupaten Pesawaran.
Sumber : Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung
