JOGJAOKE.COM, BANDARLAMPUNG —- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Mugiyanto dalam acara sosialisasi Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang digelar di Balai Keratun, Komplek Dinas Kantor Gubernur, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kualitas pelayanan publik yang inklusif, adil dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Juga penghormatan HAM sebagai salah satu fondasi penting dalam arah pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung.
Acara diikuti oleh ASN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa keberagaman yang dimiliki Provinsi Lampung merupakan modal sosial yang selama ini mampu menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis sekaligus menjadi cerminan penerapan nilai-nilai HAM.
“Lampung terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, namun hingga hari ini tetap menjunjung tinggi semangat Sakai Sambayan, gotong royong, dan Nemui Nyimah. Keberagaman tersebut menjadi etalase yang baik dalam implementasi nilai-nilai hak asasi manusia,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari kemajuan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan setiap warga memperoleh hak-haknya secara setara.
“Bagi kami, membangun Lampung bukan hanya soal fisik. Yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, merasa aman, serta memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, maupun hak-hak dasar lainnya,” katanya.
Wagub Jihan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama dengan memastikan pelayanan yang cepat, mudah, ramah, serta berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Selain itu, Pemprov Lampung juga terus memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta menjaga kerukunan sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
Meski demikian, Wagub Jihan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pemenuhan HAM, di antaranya persoalan agraria dan isu-isu strategis lainnya yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami ingin setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar baik di atas kertas. Karena itu kami membutuhkan kolaborasi yang kuat bersama pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ASN merupakan representasi pemerintah di mata masyarakat sehingga kualitas pelayanan menjadi indikator utama hadirnya negara.
“ASN adalah wajah pemerintah. Bagaimana ASN melayani masyarakat, menyelesaikan tugas dengan cepat, adil, dan tulus, itulah yang akan dinilai masyarakat sebagai wajah Pemerintah Provinsi Lampung,” tegasnya.
Melalui kegiatan penguatan kapasitas ini, Wagub Jihan berharap seluruh ASN semakin memahami prinsip-prinsip HAM dan mampu mengimplementasikannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga terwujud pemerintahan yang profesional, humanis, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Lampung.
Sementara itu, Wamenham Mugiyanto mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjadikan nilai-nilai HAM sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menilai substansi yang disampaikan Wagub Jihan mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjadikan HAM sebagai landasan penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan.
“Lampung sudah menjadi provinsi yang menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar dan roh dalam pembuatan regulasi serta pelaksanaan program yang semuanya diarahkan pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, ASN merupakan garda terdepan dalam penghormatan dan perlindungan HAM karena berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui pelayanan publik setiap hari.
“Cara masyarakat melihat pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan aparatur. Karena itu pemahaman terhadap hak asasi manusia harus menjadi pegangan setiap ASN dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Mugiyanto juga menyatakan Kementerian HAM siap memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM, guna mendukung penyelesaian berbagai persoalan HAM di daerah.
“Sebagai duty bearer of rights, kita ini adalah pemegang tanggung jawab HAM ini bisa bermanfaat untuk kerja-kerja kita ke depan, untuk memastikan apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, Pak Wakil Presiden untuk menuju Indonesia Emas 2045 bisa terwujud,” pungkasnya.(LSI)
Sumber : adpim
