TP PKK dan Pemerintah Daerah Diminta Bersinergi Wujudkan Keluarga Sejahtera dan Berdaya

Rabu, 22 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Palangkaraya – Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi antara TP PKK dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program-program kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Tri saat memberikan sambutan pada kegiatan Sinergitas TP PKK Pusat dan TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangkaraya, Rabu (22/10/2025).

Tri menjelaskan, TP PKK memiliki keunikan sebagai organisasi masyarakat mitra pemerintah yang memiliki dasar hukum kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perpres tersebut.

“Keberadaan kita saat ini ada di dalam pemerintahan pusat maupun daerah. Sehingga susunan pengurus dan program-program dari PKK ini, diakomodir dalam program pemerintah, yaitu dengan adanya APBN dan APBD, sehingga pelaksanaan programnya didukung penuh oleh pemerintah daerah,” katanya.

Tri juga menyampaikan apresiasinya atas jalinan kerja sama yang baik antara pemerintah dan TP PKK. Menurutnya, posisi Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di daerah yang berasal dari pendamping kepala daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program prioritas.

Ia menambahkan, berkat kerja keras para pengurus TP PKK serta Tim Pembina Posyandu, maka Posyandu kini telah masuk dalam nomenklatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk penyusunan program Pemda. Jika dahulu hanya menangani bidang kesehatan, saat ini Posyandu sudah menyasar enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Pada 2024, dengan adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu bertransformasi tidak hanya melayani satu bidang saja kesehatan, tapi sudah enam bidang [Standar] Pelayanan Minimal,” terangnya.

Tri berharap, citra PKK dapat berkembang menjadi perempuan yang aktif dan produktif mendukung program pemerintah. Oleh sebab itu, pihaknya mengajukan kepada semua kader PKK, pengurus PKK, dan Tim Pembina Posyandu, agar segera menyesuaikan dan mengambil momentum tersebut untuk menyusun program-program yang nyata di masyarakat.

Tri menilai, peran PKK sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Melalui berbagai programnya, PKK akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

“Semangat yang jauh ke depan untuk membantu pemerintah daerah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi semangat TP PKK di Provinsi Kalteng yang telah menunjukkan kinerja baik meski masa kepengurusan baru berjalan kurang dari satu tahun. Para pengurusnya memiliki semangat besar untuk membantu Pemda dalam hal pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. “Terima kasih kepada seluruh kader PKK di Provinsi Kalimantan Tengah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tri menjelaskan bahwa Pokja IV PKK menangani bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Adapun kegiatan di Kalteng difokuskan pada sosialisasi keselamatan lingkungan, terutama penanggulangan kebakaran rumah tangga. Sosialisasi terkait hal tersebut dilaksanakan agar masyarakat dapat lebih memahami soal kebakaran di lingkungan terdekat. Selain itu, di dalam rangkaian acara juga dilakukan sosialisasi pemadam kebakaran (Damkar), serta sosialisasi Posyandu di hari kedua pada Kamis (23/10/2025).

“Mudah-mudahan nanti dengan adanya sosialisasi ini, kita mengerti apa penanggulangan pertama yang dilakukan saat terjadi kebakaran. Ini hal sepele, mungkin kita tidak memikirkan, padahal itu bisa sering terjadi sejak zaman kita. Charger handphone saja bisa menimbulkan kebakaran,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu turut dilakukan penyerahan KTP kepada anak usia 17 tahun dan Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu, juga dilakukan penyerahan bansos kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita stunting, dan lansia.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalteng, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalteng, Kader PKK, serta organisasi wanita di Provinsi Kalteng.(nr)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Perkuat Peta Jalan dan Agenda Riset Nasional, Ditjen Risbang Dorong Pendidikan Menjadi Bagian Strategis
Wamenaker Tegaskan Peran SKKNI dalam Penguatan SDM Maritim
PKK Agropark Lampung Selatan Dipuji Jadi Contoh Pemberdayaan Masyarakat
Wamendagri Bima Arya: Pemimpin Tidak Boleh Mudah Terpengaruh Tekanan Kelompok
Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Dikebut, Jembatan Fungsional Capai 67 Persen
Pemulihan Pascabencana Aceh hingga Sumbar Dipercepat, Anggaran Rp10,6 Triliun Sudah Disalurkan
Wamendagri Bima Arya Soroti Pentingnya Big Data Real-Time untuk Kerja Sama Antardaerah
Dalam 5 Minggu, Lampung Selatan Tembus 92 Persen Capaian Imunisasi Zero Dose

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 08:51 WIB

Wamenaker Tegaskan Peran SKKNI dalam Penguatan SDM Maritim

Kamis, 14 Mei 2026 - 07:57 WIB

PKK Agropark Lampung Selatan Dipuji Jadi Contoh Pemberdayaan Masyarakat

Rabu, 13 Mei 2026 - 08:44 WIB

Wamendagri Bima Arya: Pemimpin Tidak Boleh Mudah Terpengaruh Tekanan Kelompok

Rabu, 13 Mei 2026 - 08:38 WIB

Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Dikebut, Jembatan Fungsional Capai 67 Persen

Rabu, 13 Mei 2026 - 08:33 WIB

Pemulihan Pascabencana Aceh hingga Sumbar Dipercepat, Anggaran Rp10,6 Triliun Sudah Disalurkan

Berita Terbaru