JOGJAOKE.COM, Bekasi – Sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan yang disampaikan melalui media sosial menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun langsung memantau ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi.
Keluhan yang disampaikan masyarakat di media sosial tersebut turut mendapat berbagai respons dari warga lainnya. Di tengah komentar yang menyampaikan pengalaman kurang baik, banyak pula masyarakat yang memberikan apresiasi dan menyampaikan bahwa pelayanan publik di Kota Bekasi telah berjalan sesuai aturan serta proses pelayanan tidak membutuhkan waktu yang lama.
Hal tersebut kemudian menjadi perhatian Tri untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan di lapangan, sekaligus memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Setibanya di Kantor Disdukcapil, Tri tidak hanya memantau aktivitas aparatur, tetapi juga menemui warga yang sedang mengantre. Ia menanyakan langsung kebutuhan masyarakat serta kendala yang sedang dihadapi.
Salah satunya Suhana, warga Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara. Saat ditemui Tri, Suhana menyampaikan bahwa dirinya sedang mengurus verifikasi terkait data desil yang diperolehnya dari hasil sensus penduduk.
Suhana menyebut dirinya masuk dalam desil 2, namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Ia kemudian datang untuk memastikan dan melakukan verifikasi terhadap data tersebut.
Mendengar langsung persoalan warga, Tri segera mengambil langkah dengan menghubungi Camat Bekasi Utara melalui sambungan telepon. Ia meminta agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan bersama kelurahan.
“Ini langsung ditindaklanjuti. Tolong nanti kecamatan dan kelurahan cek dan pastikan datanya, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian,” ujar Tri.
Tri mengatakan, sidak tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pelayanan yang diberikan aparatur benar-benar dirasakan masyarakat dan berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, setiap pelayanan publik tentu harus terus dievaluasi. Masukan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, harus menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah.
“Pelayanan berjalan baik. Kita pastikan pagi-pagi tidak ada yang nongkrong di kantin. Kita ingin memastikan semua aparatur berada di tempat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain Disdukcapil, Tri juga memastikan pelayanan pada sejumlah perangkat daerah lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.
Ia menegaskan, aparatur yang bertugas memberikan pelayanan publik harus bekerja secara profesional, disiplin, dan berintegritas.
“Jangan sampai ada pungutan liar. Kita ini sudah digaji oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi berikan pelayanan yang terbaik,” katanya.
Tri juga mengapresiasi masyarakat yang turut memberikan masukan maupun pengalaman mereka melalui media sosial. Menurutnya, adanya berbagai respons dari masyarakat, baik berupa keluhan maupun apresiasi, menunjukkan bahwa publik ikut mengawasi jalannya pelayanan pemerintah.
“Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan keluhan, tetapi tidak ada respons. Kita harus hadir memberikan solusi dan memastikan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan,” pungkas Tri.(lsi)
Sumber : Diskominfostandi
