JOGJAOKE.COM, Banten – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi mengatakan, jabatan harus ditunjang dengan jiwa kepemimpinan. Kewenangan jabatan yang didukung oleh kepemimpinan mampu memberikan arah, menghadirkan solusi, menjadi teladan, membangun kepercayaan, dan menggerakkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Sekretaris Daerah yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Rina Dewiyanti pada Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XII, XIII, dan XIV, serta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan XXII Tahun 2026 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten Jl. AMD Lintas Timur No. 6, Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Selasa (21/7/2026).
“Pelatihan kepemimpinan tidak boleh hanya dipandang sebagai persyaratan administratif atau pengembangan karier. Pelatihan ini harus menjadi proses pembentukan pemimpin perubahan,” kata Rina membacakan.
Pejabat administrator dan pejabat pengawas, menurutnya memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta peserta mampu bekerja dua arah dan memahami visi pimpinan sekaligus mendengar kebutuhan pegawai dan masyarakat,” ujarnya.
“Harus mampu menjaga target organisasi sekaligus memastikan proses kerja berjalan secara manusiawi, profesional, dan bertanggungjawab,” tambahnya.
Rina juga menekankan, saat ini birokrasi memiliki sejumlah tantangan yang semakin kompleks. Masyarakat menuntut pelayanan yang mudah, cepat, adil, transparan, dan akuntabel. Masyarakat juga menurutnya menilai pemerintah dari kemudahan pelayanan, kecepatan penyelesaian, serta manfaat yang mereka rasakan.
Rina juga berpesan, teknologi digital harus digunakan untuk mempercepat pelayanan, menyederhanakan proses, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat. Digitalisasi harus mengubah proses kerja menjadi lebih sederhana, cepat, terintegrasi, dan mudah diakses.
“Jangan sampai justru menambah tahapan, menambah beban pegawai, atau menyulitkan masyarakat,” ucapnya.
Tantangan lainnya, lanjut Rina, adalah kolaborasi lintas perangkat dan lintas instansi untuk menyelesaikan masalah masyarakat melalui pembangunan. Peserta harus cakap membangun komunikasi, berbagi data, menyatukan sumberdaya, dan fokus pada hasil yang ingin dicapai.
“Keterbatasan anggaran menuntut kita kerja lebih efektif. Efisiensi berarti memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kegiatan yang memiliki manfaat jelas, sasaran yang tepat, dan hasil yang dapat diukur,” ujarnya.
Yang juga penting, Rina berpesan kepada para peserta tentang integritas yang menjadi dasar utama kepemimpinan. Pejabat harus mencegah korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan. Integritas harus terlihat dalam keputusan, penggunaan anggaran, pemilihan mitra kerja, pemberian pelayanan, dan pembinaan pegawai.
Rina juga mengungkapkan, aksi perubahan menjadi bagian penting dalam pelatihan. Aksi perubahan harus dirancang untuk menjawab kebutuhan organisasi dan perangkat.
“Harus realistis, terukur, dapat dilaksanakan, dan memiliki peluang untuk terus dikembangkan,” pesannya. (gla)
Sumber : Adpim
