Ramadan 1447 H, Pemerintah Provinsi Lampung Atur Jam Kerja ASN Minimal 32,5 Jam per Pekan

Rabu, 18 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung resmi menetapkan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 10 Tahun 2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Malindo Kurniawan, pada 13 Februari 2026.

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menjelaskan bahwa penetapan jam kerja khusus ini bertujuan menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan selama bulan suci, namun tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

“Penyesuaian jam kerja Ramadan dilakukan agar ASN tetap dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk tanpa mengurangi produktivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,” ujar Sekdaprov, Rabu (18/2/2026).

Menurutnya,penyesuaian jam kerja diberlakukan bagi seluruh instansi pemerintah di lingkungan Pemprov Lampung maupun pemerintah kabupaten/kota. Adapun pengaturan jam kerja adalah sebagai berikut:

1. Instansi dengan 5 Hari Kerja

Senin–Kamis : 08.00 – 15.00 WIB

Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB

Jumat : 08.00 – 15.30 WIB

Istirahat: 11.30 – 12.30 WIB

2. Instansi dengan 6 Hari Kerja

Senin–Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB

Jumat : 08.00 – 14.00 WIB

Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB

Sabtu : 08.00 – 14.00 WIB

Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB

Selain itu, total jam kerja tetap mengacu pada ketentuan minimal 32,5 jam per minggu sesuai aturan nasional,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa penyesuaian jam kerja ini bukan alasan bagi ASN untuk menurunkan kinerja.

“Instruksi jelas, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Penyesuaian jadwal hanya untuk memberikan ruang bagi ASN menjalankan ibadah puasa, tetapi target kinerja tetap harus tercapai,” ucapnya.

Ia juga meminta para kepala perangkat daerah hingga pejabat pembina kepegawaian kabupaten/kota untuk membuat Surat Edaran turunan dan memastikan aturan dijalankan dengan disiplin, ” tambahnya

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung, Yudhi Al Fadri menambahkan bahwa Instruksi kepada Kabupaten/Kota dalam SE tersebut, pemda kabupaten/kota diminta: Menyusun SE turunan terkait jam kerja Ramadhan. Menjamin pelayanan publik tetap berjalan normal. Dan Mengawasi kepatuhan jam kerja ASN selama Ramadhan.

“Kebijakan ini akan mulai berlaku sejak awal Ramadhan 1447 H sampai masa puasa selesai,” tutup dia. (*)

Berita Terkait

Monitoring Energi Jelang Lebaran, Stok BBM dan LPG di Lampung Dipastikan Aman
Pemprov Lampung Targetkan Peningkatan Peringkat Nasional melalui LPPD 2025
Lampung Bentuk 2.651 Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan, Menteri Hukum Apresiasi Komitmen Daerah
Gotong Royong PKK Lampung: 450 Takjil Sambut Buka Puasa
Kolaborasi dengan HIPMI, Dekranasda Lampung Salurkan 1.500 Paket Takjil di Bulan Ramadan
Bakti Sosial TP PKK Lampung Sasar Keluarga Rentan dan Anak Berisiko Stunting
Gubernur Lampung Soroti Peran Strategis Pesantren dalam Menekan Angka Putus Sekolah
Safari Ramadan Pemprov Lampung Pererat Silaturahmi dan Salurkan Bantuan Sosial

Berita Terkait

Selasa, 10 Maret 2026 - 14:32 WIB

Monitoring Energi Jelang Lebaran, Stok BBM dan LPG di Lampung Dipastikan Aman

Selasa, 10 Maret 2026 - 13:50 WIB

Pemprov Lampung Targetkan Peningkatan Peringkat Nasional melalui LPPD 2025

Senin, 9 Maret 2026 - 08:34 WIB

Lampung Bentuk 2.651 Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan, Menteri Hukum Apresiasi Komitmen Daerah

Jumat, 6 Maret 2026 - 19:45 WIB

Gotong Royong PKK Lampung: 450 Takjil Sambut Buka Puasa

Jumat, 6 Maret 2026 - 18:34 WIB

Kolaborasi dengan HIPMI, Dekranasda Lampung Salurkan 1.500 Paket Takjil di Bulan Ramadan

Berita Terbaru