JOGJAOKE.COM, KOTABEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ballroom Hotel Santika Harapan Indah, KotaBekasi.
Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Mayjend purn TNI Dadang Hendrayuda dan dihadiri oleh unsur Forkopimda serta dinas terkait.
Dalam arahannya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Mayjend purn TNI Dadang menegaskan bahwa Program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden RI yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Seluruh pemerintah daerah diminta mengambil peran aktif agar implementasi program berjalan efektif dan merata.
Rapat koordinasi lintas sektor membahas Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Fokus pembahasan meliputi percepatan penguatan sistem monitoring pemenuhan gizi dan penerima manfaat, serta penyampaian capaian dan evaluasi pelaksanaan program di daerah.
Pendekatan tata kelola MBG diarahkan pada penguatan sistem yang menjunjung tinggi akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengawasan yang terstruktur dan terintegrasi.
Setiap tahapan pelaksanaan mulai dari perencanaan, penganggaran, pemenuhan standar keamanan pangan, hingga distribusi kepada penerima manfaat, ditempatkan dalam kerangka kontrol yang jelas dan terukur.
Wawali Abdul Harris Bobihoe mendukung pelaksanaan rapat koordinasi tersebut sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga kualitas penyelenggaraan program MBG.
Beliau menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama unsur terkait siap mengambil peran strategis melalui fungsi pendampingan, mitigasi risiko, serta pengawasan untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan program sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan.
Ia mengatakan rapat evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap asupan makanan dan nutrisi yang diterima oleh penerima manfaat memiliki kualitas yang baik.
Ia juga menekankan bahwa dapur MBG wajib memenuhi standart ketat Halal dan sertifikat laik higiene sanitasi guna memberikan jaminan kebersihan, dapur MBG memiliki chef kompeten untuk pengolah makanan yang baik serta memiliki IPAL. Dapur MBG juga harus memiliki sistem pengendalian bahaya pangan dan uji air yang layak dikomsumsi.
“ Harus memenuhi itu semua agar kasus yang tidak kita inginkan tidak terjadi atau terulang kembali. Menjamin pemenuhan asupan yang sehat, bersih dan mutunya harus baik,” ujar Wawali Abdul Harris Bobihoe
Dalam hal ini, pemerintah daerah sangat menyambut baik pelaksanaan program MBG sebagai langkah besar dalam upaya terwujudnya generasi yang sehat, cerdas dan berdaya saing serta berkontribusi dalam penurunan angka stunting dan kemiskinan di Kota Bekasi. (LSI)
Sumber : Diskominfostandi
