JOGJAOKE.COM, BINJAI – Gerindra soroti pergeseran anggaran pada APBD 2026 Kota Binjai. Terjadi pergeseran anggaran sekitar 4 Miliar antara APBD 2026 yang di Paripurnakan di DPRD dengan dokumen APBD yang dikirim ke Gubernur.
“Kami di Banggar tidak pernah diajak diskusi soal pergeseran anggaran 4 M itu, tiba-tiba saat kami terima hasil evaluasi Gubernur, kami cek ada pergeseran. Ini aneh dan terlalu berani Pemko buat seperti itu,” kata Ronggur Simorangkir Anggota DPRD Kota Binjai Fraksi Gerindra, Rabu (11/2).
Ronggur menerangkan, pergeseran anggaran itu terjadi pada belanja gaji/honor pegawai. Pada dokumen APBD 2026 yang diparipurnakan itu nilainya sekitar 521 M, namun di APBD 2026 yang dikirim ke Gubernur itu nilainya jadi 517 M. Setelah di breakdown lagi, ternyata selisih 4 M itu dipecah ke beberapa kegiatan di Pemko.
Sebagai anggota Banggar, Ronggur mengaku tidak pernah tau dan tidak pernah ada di pembahasan Banggar soal pergeseran itu. Kita tanya ke Sekda ini digeser kemana saja yang 4 M itu, katanya itu untuk Program Pak Walikota Binjai. Saat kita tanya lagi kenapa kalian berani, Sekda jawab di rapat Banggar sudah koordinasi ke Pimpinan DPRD.
Menurutnya, jawaban itu sangat tidak menghargai anggota Banggar lainnya. Padahal tidak satupun program yang diusulkan Pemko itu kami coret, tapi kenapa harus sembunyi-sembunyi selipkan anggaran 4 M untuk program Pak Walikota.
“Kalau gitu lain kali tak usah ajak DPRD bahas APBD, dan kalau ada pergeseran itu boleh hanya dibahas dipimpinan, ya baiknya kita tutup saja Banggar DPRD Binjai, biar pimpinan DPRD dan Walikota saja yang bahas APBD,” kata Ronggur.
Menurutnya, kejadian ini ialah peristiwa yang memalukan sekaligus menampar wajar DPRD. Terlalu berani Pemko bermain APBD, terlebih dokumen itu sudah kita paripurnakan.(*)
