JOGJAOKE.COM, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pembangunan sistem ketahanan bencana dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan respons ketika bencana terjadi, melainkan perlu dirancang melalui kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan risiko bencana sejak awal.
“Bukan seberapa baik kita merespons bencana, tetapi seberapa kokoh sistem di negara kita memberikan resilience atau ketahanan bencana by design,” ujar Bima dalam Forum for Sustainable Resilience bertema Integrating Institutions for Sustainable Resilience di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Bima mengatakan, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana sehingga upaya pengurangan risiko membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Setiap kebijakan pembangunan dapat berkontribusi dalam meningkatkan ataupun mengurangi risiko bencana.
Indonesia telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah (Pemda). Namun, keberadaan institusi tersebut perlu diperkuat dengan sistem yang menyelaraskan perencanaan, data, pendanaan, dan pembagian peran antarlembaga.
“Tantangan utama kita hari ini bukan lagi membuat lembaga, tapi membangun sistem. Desentralisasi yang kita miliki, ini juga menimbulkan komplikasi tersendiri,” kata Bima.
Ia menjelaskan, penguatan tersebut perlu diarahkan pada keterkaitan antara perencanaan pembangunan, tata ruang, penganggaran, informasi risiko, dan kesiapan kelembagaan. Mitigasi, menurutnya, tidak semestinya dipandang sebagai tambahan biaya, melainkan investasi untuk melindungi hasil pembangunan dari dampak bencana.
“Resilience cannot depend on emergency coordination. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengandalkan langkah-langkah darurat saja. Jadi semua harus terjadi, semua harus dilakukan, semua harus direncanakan sebelum disaster terjadi,” tegas Bima.
Karena itu, Bima mendorong pengambilan keputusan pembangunan menggunakan informasi kebencanaan secara terpadu, termasuk peta risiko, informasi cuaca, sistem peringatan dini, dan kondisi wilayah. Upaya tersebut juga perlu melibatkan peran Pemda, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta organisasi kemasyarakatan agar ketahanan bencana dibangun sesuai karakteristik setiap wilayah.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
