JOGJAOKE.COM, BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan silaturahmi Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV Arya Sandhiyudha, di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (5/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit di Provinsi Lampung agar lebih produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
“Kita perlu membenahi tata kelola sawit secara bersama-sama agar produktivitas meningkat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.
Gubernur Mirza berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PTPN IV dapat memperkuat sektor perkebunan sawit sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
“Perusahaan BUMN harus hadir tidak hanya sebagai pengelola usaha, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV Arya Sandhiyudha menjelaskan bahwa PTPN IV, khususnya Regional 7 yang meliputi Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu, berkomitmen menjaga keberlanjutan industri sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Menurut Arya, salah satu peran strategis PTPN IV adalah sebagai stabilisator harga TBS. Ketika sebagian perusahaan swasta menghentikan pembelian akibat dinamika pasar atau kebijakan ekspor, PTPN IV tetap menyerap hasil panen petani dengan harga yang kompetitif.
“Saat ini harga pembelian TBS di PTPN IV mencapai sekitar Rp3.200 per kilogram. Kehadiran kami diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan melindungi pendapatan petani,” ujarnya.
Selain bermitra dengan kelompok tani binaan, PTPN IV juga menyerap hasil panen dari sekitar 1.500 petani sawit mandiri guna membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Berdasarkan data tahun 2025, luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Lampung mencapai 199.466 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 114.682 hektare merupakan perkebunan rakyat, 75.413 hektare perkebunan swasta, dan sekitar 10.000 hektare dikelola oleh PTPN IV.
Meski memiliki areal yang cukup luas, produktivitas perkebunan sawit di Lampung masih menghadapi sejumlah tantangan. Terdapat sekitar 32.000 hektare lahan yang perlu dioptimalkan, terdiri atas tanaman belum menghasilkan dan tanaman yang mengalami kerusakan.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tahun 2026, Provinsi Lampung memperoleh alokasi peremajaan seluas 800 hektare.
Namun, program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala administratif, terutama terkait persyaratan legalitas lahan yang harus dipenuhi petani.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, PTPN IV menawarkan pola kemitraan yang memungkinkan petani mengakses pendanaan dengan persyaratan yang lebih fleksibel, termasuk penggunaan Surat Keterangan Tanah (SKT), selama terdapat offtaker yang menjamin hasil produksi.
PTPN IV juga menyediakan pendampingan teknis selama satu siklus tanaman, mulai dari pemetaan lahan, pembukaan areal, hingga pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Pendampingan tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat.
Sumner : Adpim
