JOGJAOKE.COM, Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan keringanan kepada masyarakat melalui kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, Wawan Hariawan, dalam acara Jumpa Pers, Rabu (11/11/2026).
Wawan menjelaskan, program penghapusan bunga PBB-P2 menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih tertunggak.
“Melalui kebijakan ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan PBB-P2 tanpa terbebani sanksi administratif berupa bunga,” ujar Wawan.
Program penghapusan sanksi administratif tersebut berlaku mulai 20 Oktober hingga 31 Desember 2026. Masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.
“Kami mengimbau seluruh wajib pajak agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Periode penghapusan bunga memiliki batas waktu sampai 31 Desember 2026,” katanya.
Wawan menyampaikan, kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Sleman Nomor 900.1.13.1/389/KPTS/2026 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga atas PBB-P2 Terutang.
Penghapusan diberikan terhadap sanksi administratif berupa bunga dengan nominal paling banyak Rp100 juta untuk Tahun Pajak 2013 hingga 2026.
“Jadi, masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh penghapusan bunga administratif. Namun, kewajiban membayar pokok pajak tetap harus diselesaikan,” jelasnya.
Berdasarkan database BKAD Kabupaten Sleman, piutang sanksi administratif berupa bunga PBB-P2 tercatat mencapai Rp53,7 miliar dari keseluruhan tunggakan.
Sementara itu, total tunggakan pokok PBB-P2 mencapai Rp138 miliar. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
“Kami melihat masih terdapat potensi penerimaan yang cukup besar. Karena itu, kebijakan ini diharapkan mendorong masyarakat segera menyelesaikan tunggakan,” ungkap Wawan.
Menurutnya, penghapusan bunga bukan sekadar memberikan keringanan, tetapi juga menjadi langkah strategis meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
“Kami ingin membangun kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sleman,” tuturnya.
Ia menambahkan, optimalisasi penerimaan PBB-P2 akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.
“Semakin baik kepatuhan masyarakat, semakin optimal pula penerimaan daerah. Ini penting untuk mendukung berbagai program pembangunan,” katanya.
Penerimaan PAD tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
“Kami berharap masyarakat memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan pemerintah,” tambahnya.
BKAD Kabupaten Sleman juga mengajak seluruh wajib pajak memeriksa kewajiban PBB-P2 masing-masing dan segera menyelesaikan pembayaran sesuai ketentuan program.
“Kami berharap masyarakat memanfaatkan kebijakan ini secara maksimal. Jangan menunggu sampai batas waktu berakhir, karena kesempatan ini hanya berlaku hingga Desember,” tegasnya.
Wawan menegaskan, penghapusan sanksi administratif berupa bunga tidak berarti menghapus kewajiban pokok PBB-P2 yang masih harus dibayarkan wajib pajak.
“Pokok pajaknya tetap menjadi kewajiban. Yang kami hapus adalah sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan dan batas nominal yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Sleman berharap penyelesaian tunggakan semakin meningkat sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat membayar pajak secara tertib.
“Kami mengajak masyarakat bersama-sama mendukung pembangunan Sleman dengan memenuhi kewajiban perpajakan. Manfaatkan program ini sebelum berakhir 31 Desember 2026,” pungkas Wawan Hariawan.(ady)
