JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal menilai lemahnya basis sosiologis dalam perumusan kebijakan publik menjadi salah satu penyebab utama gagalnya berbagai program pembangunan di Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam Malam Refleksi Milad ke-45 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (28/2l/2026), di Masjid K.H. Ahmad Dahlan UMY.
Menurut Iqbal yang merupakan alumni UMY, persoalan kebijakan di Tanah Air kerap bukan terletak pada niat atau besarnya anggaran, melainkan pada absennya pemahaman mendalam terhadap struktur sosial masyarakat. Banyak kebijakan, ujarnya, dirancang secara teknokratis, tetapi tidak berpijak pada realitas sosial yang hidup dan berkembang di tengah warga.
“Saya semakin yakin salah satu kelemahan kita adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak memiliki basis sosiologi yang kuat. Ketika diterapkan, kebijakan itu gagal bukan karena masyarakat menolak perubahan, tetapi karena sejak awal tidak ada kajian sosial yang memadai,” kata Iqbal.
Ia menilai lemahnya fondasi tersebut berkaitan dengan terbatasnya jumlah dan peran ahli sosiologi dalam proses perumusan kebijakan. Di tengah kompleksitas persoalan sosial yang kian meningkat, profesi sosiolog dinilai belum memperoleh ruang dan penghargaan yang semestinya.
Padahal, kata dia, tanpa analisis sosial yang mendalam, kebijakan berisiko berhenti sebagai dokumen administratif, bukan solusi yang menyentuh akar persoalan. “Semakin kompleks kondisi sosial kita, semakin dibutuhkan ahli-ahli sosiologi yang bernas dan memiliki kedalaman analisis,” ujarnya.
Iqbal juga menyinggung pentingnya tradisi kajian sosial dalam sejarah peradaban Islam. Ia merujuk pemikiran Ibnu Khaldun yang dikenal dengan pendekatan analisis sosial dan historis dalam membaca dinamika masyarakat. Bagi Iqbal, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas struktur masyarakat, budaya, serta relasi kekuasaan yang membentuknya.
Kecenderungan melihat persoalan secara parsial, lanjutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam kebijakan publik. Banyak masalah sosial diperlakukan seolah berdiri sendiri, padahal saling berkaitan dan berakar pada struktur sosial yang lebih luas. Tanpa pendekatan komprehensif, kebijakan hanya menyentuh gejala, bukan sumber masalah.
Dalam konteks itu, Iqbal mendorong perguruan tinggi, termasuk UMY sebagai almamaternya, untuk memperkuat kembali kajian-kajian sosial sebagai bagian integral kontribusi akademik terhadap bangsa. Universitas, tegasnya, tidak cukup menjadi “pabrik” lulusan, melainkan harus menjadi pusat produksi pengetahuan yang mampu membimbing arah kebijakan publik.
“Kampus harus berani membangun kajian yang serius dan mendalam tentang masyarakat. Ukuran keberhasilan universitas bukan hanya reputasi atau peringkat, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” kata Iqbal.
Refleksi dalam peringatan Milad ke-45 UMY itu menjadi pengingat bahwa di tengah arus modernisasi dan percepatan teknologi, dimensi sosial tak boleh diabaikan. Justru ketika masyarakat semakin majemuk dan dinamis, kebutuhan akan analisis sosial berbasis riset dinilai kian mendesak agar kebijakan publik Indonesia lebih responsif, kontekstual, dan tepat sasaran. (ihd)
