JOGJAOKE.COM, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., menegaskan bahwa ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana tidak boleh bersifat proyek-sentris. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Dr. Andre Notohamijoyo, M.S.M., pada Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-9 Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (6/5).
Dalam pidato kuncinya, Menko PMK memproyeksikan arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun ekosistem kebencanaan yang lebih kuat. Ia menggarisbawahi bahwa penanganan bencana harus dipandang sebagai proses yang dinamis dan tidak terputus.
“Penanggulangan bencana bukan semata akhir dari tujuan kita, namun itu adalah sebuah proses yang harus dilakukan secara dinamis, terus-menerus, dan berkesinambungan,” ujar Andre saat membacakan pesan Menko PMK di hadapan para pakar kebencanaan.
Pesan tersebut menjadi teguran halus terhadap pola penanganan bencana yang selama ini cenderung aktif hanya saat tanggap darurat, namun meredup pasca-pemulihan. Menurut Menko PMK, pendekatan sektoral dan jangka pendek tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks akibat krisis iklim global.
Dorong Riset Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Melalui sambutan tersebut, Menko PMK mendorong para akademisi dan peneliti untuk mengubah orientasi riset mereka. Hasil kajian pakar diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen akademis di jurnal ilmiah, tetapi harus memiliki dampak praktis bagi masyarakat.
“Riset atau kajian kebencanaan yang dihasilkan dari para pakar harus berbasis pada kebutuhan serta dapat berintegrasi dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di masyarakat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia memperkenalkan visi industrialisasi kebencanaan. Visi ini menuntut terciptanya ekosistem di mana inovasi teknologi, pendidikan, serta riset dasar dan terapan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan, bukan sekadar program musiman.
Peran Strategis IABI dan Kolaborasi Multisektor
IABI dinilai memiliki posisi strategis sebagai pilar yang mampu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data (evidence-based policy) kepada pemerintah pusat maupun daerah. Namun, Menko PMK mengingatkan bahwa tantangan masa depan tidak bisa dipanggul sendirian oleh pemerintah.
Kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, masyarakat sipil, hingga sektor swasta menjadi syarat mutlak. Semangat gotong royong harus terus diperbarui agar langkah-langkah mitigasi menjadi bagian dari budaya masyarakat.
Melalui forum PIT ke-9 ini, Menko PMK berharap IABI tidak hanya menghasilkan dokumen rekomendasi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret dan kolaborasi nyata yang dapat langsung diimplementasikan dalam memperkuat ketangguhan bencana di Indonesia. (lsi)
Sumber : Humas Umy
