Mendagri Instruksikan Percepatan Pendirian MPP di Kabupaten Blitar, Ponorogo, dan Kota Madiun

Jumat, 17 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Surabaya – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (17/10/2025). Keduanya ingin memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Dalam kunjungan itu, Mendagri berbincang langsung dengan masyarakat dan petugas MPP. Selain itu, ia juga menyaksikan pelayanan publik seperti proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan layanan administrasi kependudukan (Adminduk).

Mendagri mengapresiasi kemajuan MPP Kota Surabaya yang telah banyak membantu masyarakat. Berbagai layanan publik seperti pengurusan paspor, adminduk baik KTP-el maupun KK, serta layanan lainnya dapat diproses lebih cepat dan terpadu dalam satu gedung.

“Kita lihat dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, semua outlet-outlet untuk buat paspor, kemudian Dukcapil, tadi ada yang buat KK, dan lain-lain, semua dalam satu atap, termasuk di antaranya Persetujuan Bangunan Gedung, yang dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), ini juga ada di sini,” ujar Mendagri kepada awak media usai meninjau berbagai layanan tersebut.

Ia menjelaskan, secara nasional sebanyak 296 MPP telah terbentuk di Indonesia. Khusus untuk Provinsi Jatim, dari 38 kabupaten/kota, 35 di antaranya telah membangun MPP. Sedangkan tiga daerah lainnya meliputi Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun belum menyediakan MPP.

Oleh karenanya, Mendagri mendorong Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak untuk berkoordinasi dengan tiga daerah tersebut agar membangun MPP. “Sehingga akan membuat masyarakat tertolong, waktunya cepat, transparan karena ada CCTV, friendly, dan kemudian pembayarannya jelas,” imbuhnya.

Melalui pembentukan MPP, Mendagri berharap pelayanan berlangsung secara cepat dan efisien sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang telah memastikan pelayanan berlangsung andal. Ia berharap, ke depan berbagai terobosan dapat ditingkatkan melalui penguatan digitalisasi.

Turut hadir mendampingi Mendagri dan Menteri PKP, yaitu Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat terkait lainnya.(nr)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Kementerian Perkuat Talenta Esports Lewat National Championships Grand Finale ASIED
Menteri Ekraf Siap Akselerasi Pegiat Ekonomi Kreatif ke Pasar Global Bersama Braze
Mahasiswa KKN Diajak Ciptakan Solusi Berbasis Kearifan Lokal untuk Pembangunan Kepulauan Yapen
Kementrans Kembali Raih WTP, Mentrans Sebut Tata Kelola Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Satgas PRR Awasi Realisasi Dana TKD Rp144,67 Miliar untuk Percepatan Pemulihan di Solok
Mendagri Tito Dorong Pemerintah Daerah Perkuat Sistem dan Budaya Integritas Cegah Korupsi
Wamendagri Minta DPRD Pastikan APBD Berdampak Nyata, Tak Hanya Penuhi Administrasi
Kemendagri Jaga Kinerja Anggaran Tetap Optimal di Tengah Kebijakan Efisiensi, Kata Mendagri

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 12:21 WIB

Kementerian Perkuat Talenta Esports Lewat National Championships Grand Finale ASIED

Sabtu, 18 Juli 2026 - 12:12 WIB

Menteri Ekraf Siap Akselerasi Pegiat Ekonomi Kreatif ke Pasar Global Bersama Braze

Jumat, 17 Juli 2026 - 20:23 WIB

Mahasiswa KKN Diajak Ciptakan Solusi Berbasis Kearifan Lokal untuk Pembangunan Kepulauan Yapen

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:49 WIB

Kementrans Kembali Raih WTP, Mentrans Sebut Tata Kelola Jadi Kunci Kepercayaan Publik

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:41 WIB

Satgas PRR Awasi Realisasi Dana TKD Rp144,67 Miliar untuk Percepatan Pemulihan di Solok

Berita Terbaru