Mendagri Instruksikan Percepatan Pendirian MPP di Kabupaten Blitar, Ponorogo, dan Kota Madiun

Jumat, 17 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Surabaya – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (17/10/2025). Keduanya ingin memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Dalam kunjungan itu, Mendagri berbincang langsung dengan masyarakat dan petugas MPP. Selain itu, ia juga menyaksikan pelayanan publik seperti proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan layanan administrasi kependudukan (Adminduk).

Mendagri mengapresiasi kemajuan MPP Kota Surabaya yang telah banyak membantu masyarakat. Berbagai layanan publik seperti pengurusan paspor, adminduk baik KTP-el maupun KK, serta layanan lainnya dapat diproses lebih cepat dan terpadu dalam satu gedung.

“Kita lihat dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, semua outlet-outlet untuk buat paspor, kemudian Dukcapil, tadi ada yang buat KK, dan lain-lain, semua dalam satu atap, termasuk di antaranya Persetujuan Bangunan Gedung, yang dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), ini juga ada di sini,” ujar Mendagri kepada awak media usai meninjau berbagai layanan tersebut.

Ia menjelaskan, secara nasional sebanyak 296 MPP telah terbentuk di Indonesia. Khusus untuk Provinsi Jatim, dari 38 kabupaten/kota, 35 di antaranya telah membangun MPP. Sedangkan tiga daerah lainnya meliputi Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun belum menyediakan MPP.

Oleh karenanya, Mendagri mendorong Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak untuk berkoordinasi dengan tiga daerah tersebut agar membangun MPP. “Sehingga akan membuat masyarakat tertolong, waktunya cepat, transparan karena ada CCTV, friendly, dan kemudian pembayarannya jelas,” imbuhnya.

Melalui pembentukan MPP, Mendagri berharap pelayanan berlangsung secara cepat dan efisien sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang telah memastikan pelayanan berlangsung andal. Ia berharap, ke depan berbagai terobosan dapat ditingkatkan melalui penguatan digitalisasi.

Turut hadir mendampingi Mendagri dan Menteri PKP, yaitu Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat terkait lainnya.(nr)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Wamendagri Bima Arya Dorong Peta Jalan Demokrasi Digital untuk Pemilu 2029
Percepat Penanganan Gempa NTT, Kemendagri Kawal Penggunaan Bantuan Presiden
Wamendagri Wiyagus: Pemanfaatan IMM Jadi Kunci Perkuat SDM Daerah
Mendagri Tito: Pemimpin Kuat Harus Mampu Susun Kebijakan Berbasis Sains
Wamendagri Ribka Sebut Indonesia Timur Punya Potensi Besar Menuju Indonesia Emas 2045
Wamendagri Wiyagus Ajak Brebes Jadikan Potensi Budaya sebagai Penggerak Pembangunan
Wamendagri Bima Arya Dorong DPRD Perkuat Pengawasan agar APBD Lebih Produktif
Perkuat Penanganan Bencana, Mendagri Ajak Pemda Tingkatkan Semangat Gotong Royong

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 10:15 WIB

Wamendagri Bima Arya Dorong Peta Jalan Demokrasi Digital untuk Pemilu 2029

Senin, 31 Agustus 2026 - 19:16 WIB

Percepat Penanganan Gempa NTT, Kemendagri Kawal Penggunaan Bantuan Presiden

Senin, 31 Agustus 2026 - 19:12 WIB

Wamendagri Wiyagus: Pemanfaatan IMM Jadi Kunci Perkuat SDM Daerah

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:03 WIB

Mendagri Tito: Pemimpin Kuat Harus Mampu Susun Kebijakan Berbasis Sains

Senin, 31 Agustus 2026 - 07:59 WIB

Wamendagri Ribka Sebut Indonesia Timur Punya Potensi Besar Menuju Indonesia Emas 2045

Berita Terbaru