Mendagri Instruksikan Percepatan Pendirian MPP di Kabupaten Blitar, Ponorogo, dan Kota Madiun

Jumat, 17 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Surabaya – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (17/10/2025). Keduanya ingin memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Dalam kunjungan itu, Mendagri berbincang langsung dengan masyarakat dan petugas MPP. Selain itu, ia juga menyaksikan pelayanan publik seperti proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan layanan administrasi kependudukan (Adminduk).

Mendagri mengapresiasi kemajuan MPP Kota Surabaya yang telah banyak membantu masyarakat. Berbagai layanan publik seperti pengurusan paspor, adminduk baik KTP-el maupun KK, serta layanan lainnya dapat diproses lebih cepat dan terpadu dalam satu gedung.

“Kita lihat dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, semua outlet-outlet untuk buat paspor, kemudian Dukcapil, tadi ada yang buat KK, dan lain-lain, semua dalam satu atap, termasuk di antaranya Persetujuan Bangunan Gedung, yang dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), ini juga ada di sini,” ujar Mendagri kepada awak media usai meninjau berbagai layanan tersebut.

Ia menjelaskan, secara nasional sebanyak 296 MPP telah terbentuk di Indonesia. Khusus untuk Provinsi Jatim, dari 38 kabupaten/kota, 35 di antaranya telah membangun MPP. Sedangkan tiga daerah lainnya meliputi Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun belum menyediakan MPP.

Oleh karenanya, Mendagri mendorong Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak untuk berkoordinasi dengan tiga daerah tersebut agar membangun MPP. “Sehingga akan membuat masyarakat tertolong, waktunya cepat, transparan karena ada CCTV, friendly, dan kemudian pembayarannya jelas,” imbuhnya.

Melalui pembentukan MPP, Mendagri berharap pelayanan berlangsung secara cepat dan efisien sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang telah memastikan pelayanan berlangsung andal. Ia berharap, ke depan berbagai terobosan dapat ditingkatkan melalui penguatan digitalisasi.

Turut hadir mendampingi Mendagri dan Menteri PKP, yaitu Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat terkait lainnya.(nr)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Sedot Atlet dari 32 Provinsi, Kejurnas Catur 2026 di Banten Jadi Ajang Pembinaan Master Catur Indonesia
Perkuat Ketahanan Sosial Daerah, Kemendagri Dorong Karang Taruna Berdaya Saing dan Inovatif
Pacu Percepatan Akses Keuangan di Daerah, Mendagri Beri Kepastian Bantuan Apresiasi Pemda TA 2027
Gali Keunggulan Lokal, Wamendagri Bima Arya Ajak Pemda Bangun Ekosistem Ekonomi Berkelanjutan
Perkuat Tata Kelola Daerah, Kemendagri Minta Pemda Pangkas Aturan Berbelit yang Memberatkan Warga
Kunci Sukses Program Pemerintah: Mendagri Tito Tegaskan Pentingnya Kekompakan Sesuai Arahan Presiden
Ketua Umum TP Posyandu: Kader Adalah Ujung Tombak, Pelindungan Perempuan dan Anak Harus Diperkuat
Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Kebijakan Daerah yang Seimbangkan Ekonomi dan Lingkungan

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 08:49 WIB

Sedot Atlet dari 32 Provinsi, Kejurnas Catur 2026 di Banten Jadi Ajang Pembinaan Master Catur Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 08:20 WIB

Perkuat Ketahanan Sosial Daerah, Kemendagri Dorong Karang Taruna Berdaya Saing dan Inovatif

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Pacu Percepatan Akses Keuangan di Daerah, Mendagri Beri Kepastian Bantuan Apresiasi Pemda TA 2027

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:27 WIB

Gali Keunggulan Lokal, Wamendagri Bima Arya Ajak Pemda Bangun Ekosistem Ekonomi Berkelanjutan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 19:03 WIB

Perkuat Tata Kelola Daerah, Kemendagri Minta Pemda Pangkas Aturan Berbelit yang Memberatkan Warga

Berita Terbaru

Yogyakarta

TP PKK OKU Belajar Inovasi Kampung Ramah Anak di Sleman

Sabtu, 24 Okt 2026 - 09:37 WIB