JOGJAOKE.COM, Serang — Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (LBH PPMI) Provinsi Banten melayangkan somasi pertama kepada PT Putra Timur Mandiri (PTM), yang diwakili oleh Fery. Somasi bernomor 15/LBH-PPMI/VIII/2025 ini diajukan oleh kuasa hukum Jalalludin Machilie, S.H., atas nama kliennya, Rohayati binti Patahudim, seorang pekerja migran asal Serang.
Kasus ini bermula ketika Rohayati diberangkatkan ke Jeddah pada 16 Agustus 2024 melalui Bandara Soekarno-Hatta oleh Fery dan seorang bernama Imas untuk bekerja di perusahaan Al Mawarid. Setibanya di Jeddah, ia dijemput staf Sarikah Al Mawarid, ditampung, kemudian ditempatkan sebagai pekerja rumah tangga.
Namun, setelah beberapa bulan bekerja, Rohayati dikembalikan ke penampungan dan berulang kali dipaksa untuk tetap bekerja meskipun ia meminta dipulangkan. Kondisi semakin memburuk ketika ia jatuh sakit dan didiagnosis menderita kista. Penyakit itu membuatnya tidak mampu lagi bekerja secara maksimal.
Dalam surat somasi, kuasa hukum menilai kliennya telah mengalami penelantaran dan pelanggaran hak sebagai pekerja migran. “Berdasarkan uraian yang kami miliki, klien kami ditelantarkan dan dipaksa bekerja meski dalam kondisi sakit. Kami menuntut agar ia segera dipulangkan ke Indonesia untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang layak,” ujar Jalalludin Machilie.
LBH PPMI mendasarkan somasinya pada sejumlah aturan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Selain itu, somasi juga merujuk pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri yang menegaskan bahwa majikan, agen, maupun sponsor bertanggung jawab terhadap pekerja migran.
Dalam suratnya, kuasa hukum memberi waktu dua kali 24 jam sejak somasi diterima agar PT Putra Timur Mandiri memberikan jawaban atau menunjukkan itikad baik. Jika tidak ada respons, LBH PPMI akan melanjutkan perkara ini ke ranah hukum, baik melalui laporan ke BP2MI maupun proses pidana. “Kami tetap mengedepankan penyelesaian secara musyawarah. Namun bila terus diabaikan, jalur hukum adalah pilihan terakhir,” tegas Jalalludin.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Putra Timur Mandiri maupun Fery selaku penerima somasi belum memberikan keterangan resmi. Publik masih menanti bagaimana respons perusahaan terkait persoalan ini dan apakah kasusnya akan berakhir dengan penyelesaian damai atau berlanjut ke pengadilan.(*)
