JOGJAOKE.COM, Yogyakarta Laporan World Meteorological Organization (WMO) memprediksi periode 2026–2030 berpotensi menjadi rentang waktu terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Berdasarkan proyeksi tersebut, terdapat peluang sebesar 86 persen bahwa setidaknya satu tahun dalam periode tersebut akan melampaui rekor suhu global tahun 2024. Bahkan, suhu rata-rata bumi diperkirakan berpotensi melampaui ambang kenaikan 1,5 derajat Celsius dibandingkan era praindustri.
Menanggapi proyeksi tersebut, dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ir. Nursetiawan, S.T., M.T., Ph.D., menilai peringatan WMO harus menjadi perhatian serius bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Menurutnya, perubahan iklim yang semakin nyata telah memengaruhi sistem hidrologi global sehingga pengelolaan sumber daya air tidak lagi dapat hanya mengandalkan pola iklim masa lalu.
“Prediksi dari WMO merupakan peringatan yang sangat serius. Kita sudah mulai merasakan suhu udara terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, beberapa tahun terakhir telah mencatat rekor suhu tertinggi dan tren tersebut diperkirakan masih akan berlanjut. Dari perspektif teknik keairan dan lingkungan, kenaikan suhu global bukan hanya menyebabkan udara menjadi lebih panas, tetapi juga mengubah keseimbangan siklus hidrologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan realitas yang harus segera direspons melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih adaptif,” ujar Nursetiawan, Selasa (14/7).
Ia menjelaskan, siklus hidrologi merupakan proses alami yang mengatur pergerakan air melalui hujan, penguapan, infiltrasi ke dalam tanah, hingga aliran menuju sungai dan laut. Ketika suhu bumi terus meningkat, keseimbangan siklus tersebut ikut berubah. Dampaknya tidak hanya berupa meningkatnya intensitas hujan pada waktu tertentu, tetapi juga berubahnya pola distribusi air sehingga ketersediaannya menjadi semakin sulit diprediksi.
“Perubahan iklim menyebabkan intensitas curah hujan menjadi semakin ekstrem. Di satu sisi, risiko banjir meningkat karena hujan turun dalam waktu singkat dengan intensitas tinggi. Di sisi lain, periode kekeringan menjadi lebih panjang akibat meningkatnya penguapan dan berkurangnya ketersediaan air. Akibatnya, pola ketersediaan air menjadi semakin tidak menentu dan ancaman krisis air akan semakin besar apabila tidak diantisipasi sejak sekarang,” terangnya.
Menurut Nursetiawan, kondisi tersebut menjadi tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Selama ini, berbagai perencanaan infrastruktur keairan masih banyak menggunakan data hidrologi historis sebagai dasar perhitungan. Padahal, perubahan iklim menyebabkan pola hidrologi masa lalu tidak lagi sepenuhnya relevan untuk memprediksi kondisi pada masa mendatang.
“Kegiatan di bidang sumber daya air harus mulai diarahkan pada pendekatan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Jadi, bukan hanya menggunakan data hidrologi historis, tetapi unsur perubahan iklim juga harus menjadi bagian dari setiap kajian dan perencanaan. Dengan demikian, sistem pengelolaan sumber daya air akan lebih siap menghadapi kondisi iklim yang semakin dinamis,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Nursetiawan menegaskan bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga memerlukan kontribusi dunia akademik dalam menghasilkan riset dan inovasi yang relevan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sumber daya air yang tangguh serta menjaga ketahanan air Indonesia di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim.
“Adaptasi perubahan iklim membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kajian ilmiah, inovasi teknologi, kebijakan yang tepat, hingga partisipasi masyarakat harus berjalan bersama agar pengelolaan sumber daya air mampu menjawab tantangan perubahan iklim di masa depan,” pungkasnya. (NF)
