JOGJAOKE.COM, JAKARTA — Komite Pemantau Makan Bergizi Gratis (KP-MBG) melakukan audiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia sekaligus menyampaikan laporan dugaan maladministrasi terkait penanganan kasus kecelakaan kerja yang dialami Sri Rahayu Adiningsih, Head of Chef SPPG Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Dalam audiensi tersebut, KP-MBG menyampaikan bahwa biaya pengobatan korban telah mencapai sekitar Rp900 juta. Korban juga diduga tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga tidak memperoleh perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sementara itu, kondisi kesehatan korban terus memburuk dan sejumlah laporan yang telah disampaikan kepada berbagai instansi hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
KP-MBG juga menjelaskan bahwa sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa persoalan yang diangkat merupakan kewenangan Menteri atau Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Namun, permohonan audiensi kepada Wakil Menteri justru didisposisikan kembali kepada Direktorat yang sebelumnya menyatakan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Selain itu, Nota Pengawasan yang diterbitkan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Sumatera Utara Wilayah I juga telah diajukan banding oleh pihak Yayasan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Menanggapi hal tersebut, Ombudsman RI menjelaskan bahwa penanganan pengaduan dilakukan berdasarkan lembaga yang dilaporkan. Ombudsman juga menegaskan bahwa kewenangannya terbatas pada dugaan maladministrasi, termasuk apabila terdapat kemandekan proses, penundaan berlarut, atau tidak adanya tindak lanjut dari penyelenggara pelayanan publik.
Terkait Nota Pengawasan, Ombudsman menyampaikan bahwa dokumen tersebut telah memperkuat kedudukan hukum para pihak dan seharusnya menjadi dasar untuk memastikan Yayasan melaksanakan kewajibannya kepada korban.
Di akhir audiensi, Ombudsman RI secara resmi meregistrasi laporan KP-MBG beserta dokumen pendukung sebagai bahan awal pemeriksaan.
KP-MBG berharap pemeriksaan Ombudsman dapat mendorong percepatan penyelesaian kasus serta memastikan setiap instansi menjalankan kewajibannya secara profesional. Menurut KP-MBG, kasus ini bukan hanya menyangkut hak seorang pekerja, tetapi juga menjadi ujian komitmen negara dalam melindungi pekerja yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Program Strategis Nasional.(*)
