JOGJAOKE.COM, JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pemerintah daerah (Pemda) memegang peran strategis dalam memastikan Program Cek Kesehatan Gratis berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan. Penguatan peran tersebut menjadi fokus Forum Diskusi Aktual bertajuk “Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Program Cek Kesehatan Gratis” yang digelar secara tatap muka maupun virtual pada Kamis (16/7/2026) Jakarta Pusat.
Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat implementasi Program Cek Kesehatan Gratis di seluruh Indonesia.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri saat ini dijabat oleh Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd melalui Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si menyatakan bahwa, pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat menjadi pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Nantinya pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan program cek kesehatan gratis dapat berjalan efektif, menjangkau masyarakat secara luas, dan berkelanjutan,” kata Dr. TR Fahsul Falah
Melalui forum tersebut, BSKDN juga akan menghimpun berbagai masukan strategis sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis kajian. Hasil diskusi diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.
Ditempat yang sama, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe mengatakan, penguatan koordinasi serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Wawali AbdulbHarris Bobihoe juga menjelaskan, penguatan peran pemerintah daerah dalam Program Cek Kesehatan Gratis sejalan dengan kebijakan Kemendagri yang amat sangat mendorong daerah menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas.
“Dalam hal ini, Kota Bekasi telah melaksanakan penguatan perannya sebagai pemerintah daerah untuk melaksanakan amanat undang-undang, dengan memberikan fasilitas menunjang kepada masyarakat, kami dimanapun kesempatan selalu menyelenggarakan Cek Kesehatan Gratis diruang- ruang publik, maupun memberikan jaminan kesehatan menjadi urusan wajib bersama BPJS kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi prioritas bagi pemerintah daerah,” jelas Wawali Abdul Harris Bobihoe
Hingga Juni, sebanyak 511.576 warga telah terfasilitasi Cek Kesehatan Gratis dan ini 95 persen dari yang telah ditarget pemerintah daerah. Selain itu Kota Bekasi juga terus meningkatkan perannya dengan peduli kepada para lansia dengan dibukanya sekolah lansia, yang dibentuk untuk terus meningkatkan taraf hidup sehat dan layak.
Saat ini pun, lanjut Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi dan menerima berbagai masukan untuk terus melakukan yang terbaik. Dan dukungan penuh dari pemerintah pusat sangat kami perlukan terutama dibeberapa kebutuhan seperti tenaga kesehatan yang saat ini sangat terbatas.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meminta seluruh pemerintah daerah mengintegrasikan agenda kesehatan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai langkah memperkuat Kedaulatan Kesehatan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. (gla)
Sumber : Diskominfostandi
