JOGJAOKE.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta evaluasi lebih lanjut terhadap daerah yang masih mengalami kenaikan harga pangan meskipun berbagai upaya stabilisasi telah dilakukan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui kendala di lapangan sekaligus memastikan intervensi pemerintah memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Tomsi saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Tomsi mengatakan, pengendalian harga pangan perlu dilakukan secara konsisten karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Untuk itu, rapat koordinasi pengendalian inflasi yang telah berlangsung ratusan kali akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.
“Dalam kesempatan pagi hari ini, hampir 200 kali kita melaksanakan pertemuan setiap minggunya, dan tentunya kita akan terus melaksanakan ini untuk menjaga harga barang-barang, terutama pangan tetap stabil, sehingga kita memberikan sesuatu yang terbaik berkaitan dengan daya beli masyarakat juga dapat terjaga,” ujar Tomsi.
Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Agustus 2026 secara month-to-month tercatat sebesar 0,21 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,57 persen dengan andil sebesar 0,17 persen. Sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras.
Kenaikan harga tersebut juga terlihat di sejumlah daerah. Sulawesi Utara dan Gorontalo tercatat sebagai dua provinsi dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) relatif tinggi, masing-masing mencapai 12,45 persen dan 10,25 persen. Komoditas yang turut memengaruhi kenaikan harga di daerah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging sapi, dan beras.
Menanggapi kondisi tersebut, Tomsi meminta agar intervensi yang telah dilakukan pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi juga diikuti dengan evaluasi terhadap hasilnya. Ia meminta daerah penerima bantuan untuk kembali diundang dalam pertemuan khusus bersama Kementerian Pertanian guna melihat sejauh mana bantuan tersebut telah berdampak terhadap pengendalian harga.
Hal serupa juga menjadi perhatian Tomsi setelah mendengarkan paparan Perum Bulog. Ia menyoroti masih adanya 135 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Sejumlah daerah, seperti Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Maybrat, bahkan mencatatkan harga yang masih tinggi. Karena itu, Tomsi meminta Bulog melakukan evaluasi bersama daerah-daerah tersebut untuk mengetahui penyebab harga beras belum mengalami penurunan.
Tomsi mengapresiasi berbagai upaya stabilisasi yang telah dilakukan Bulog. Namun, menurutnya, efektivitas intervensi perlu dilihat dari hasil yang terjadi di lapangan. “Upaya-upayanya sudah oke nih, sudah bagus, saya sangat menghargai, tapi kan kita tidak bisa dengan upaya yang sudah baik ini tapi hasilnya belum baik. Nah ini harus dicari penyebabnya,” ungkap Tomsi.
Terakhir, Tomsi mengingatkan masih terdapat pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti bersama untuk menjaga stabilitas harga pangan. Ia meminta seluruh pihak terus bekerja sama agar upaya pengendalian inflasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya, masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga ini. Kami minta kesediaannya, keikhlasannya untuk betul-betul dapat kita laksanakan dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita,” pungkas Tomsi.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
