Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, dalam pernyataannya di Markas Besar PBB di New York, mengutuk keras insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran dalam kondisi apa pun.
“Dua pasukan penjaga perdamaian Indonesia kehilangan nyawa dalam ledakan yang menghantam konvoi logistik UNIFIL, menghancurkan kendaraan mereka di dekat Bani Hayyan, sektor timur. Dua lainnya terluka, satu di antaranya dalam kondisi serius,” ujar Lacroix.
Insiden itu terjadi hanya sehari setelah serangan lain menewaskan satu personel Indonesia ketika proyektil menghantam pangkalan misi di Ett Taibe. Dalam peristiwa tersebut, satu prajurit lain mengalami luka berat dan harus dirujuk ke rumah sakit di Beirut.
PBB menyatakan tengah melakukan investigasi untuk mengungkap kronologi dan pihak yang bertanggung jawab atas rangkaian serangan tersebut. Di tengah situasi yang kian berbahaya, UNIFIL menegaskan akan tetap menjalankan mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB.
Lacroix juga menyerukan kepada semua pihak yang bertikai untuk menghentikan segala tindakan yang membahayakan pasukan penjaga perdamaian serta mematuhi kewajiban internasional dalam menjamin keselamatan mereka.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya mengonfirmasi gugurnya satu prajurit TNI, Praka Farizal Rhomadhon, akibat tembakan artileri di sekitar posisi kontingen Indonesia di Adchit Al Qusayr, Minggu (29/3). Tiga prajurit lainnya—Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan—mengalami luka-luka, dengan satu di antaranya dalam kondisi serius.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menyatakan seluruh korban luka telah dievakuasi ke fasilitas medis. Praka Rico yang mengalami luka berat saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit St. George, Beirut.
Data UN Peacekeeping per Januari 2026 mencatat sebanyak 756 personel Indonesia tergabung dalam misi UNIFIL di Lebanon. Kontribusi ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan konflik, sekaligus menempatkan prajuritnya di garis depan risiko keamanan global. (ihd)
