JOGJAOKE.COM, Yogyakarta— Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mencatat capaian positif dalam evaluasi pembangunan daerah. Indeks kepuasan masyarakat menunjukkan tren peningkatan, disertai predikat kualitas kota tertinggi tanpa maladministrasi, yang menegaskan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan transparan dan berorientasi pelayanan publik.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan yang dipimpin Wali Kota Hasto Wardoyo bersama Wakil Wali Kota Wawan Harmawan di Ruang Rapat Yudhistira, Kompleks Balaikota Yogyakarta, Senin (23/2/2026). Rapat diikuti kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan BUMD secara luring serta Mal Pelayanan Publik (MPP) kemantren se-Kota Yogyakarta secara daring.
Dalam arahannya, Hasto menekankan pentingnya kerja yang sportif dan terbuka terhadap evaluasi. Ia meminta para kepala dinas baru segera menghadirkan quick win sebagai bukti komitmen awal. Lurah dan pamong praja juga diminta menggiatkan kerja bakti sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan target lingkungan bebas sampah dan rumput liar.
AKIP Tertinggi Secara Nasional
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan hasil menggembirakan. Nilai AKIP Kota Yogyakarta dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mencapai 86,68 dengan predikat A, tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia.
Kendati demikian, Hasto menegaskan masih terdapat sejumlah indikator yang perlu diperkuat agar kualitas tata kelola semakin kokoh dan berkelanjutan.
Pelaksana Tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Ristyawati menambahkan, indeks pembangunan Kota Yogyakarta terus meningkat dari 87,50 pada 2021 menjadi 89,53 pada akhir 2025. Dalam 15 tahun terakhir, Kota Yogyakarta konsisten menempati peringkat pertama secara nasional.
Kemiskinan dan Pengangguran Turun
Perbaikan kinerja pembangunan juga tercermin pada indikator sosial-ekonomi. Angka kemiskinan turun dari 7,69 persen menjadi 6,14 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Tingkat pengangguran terbuka juga menyusut dari 9,13 persen pada 2021 menjadi 5,72 persen pada 2025.
Di bidang kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan dari 11,8 persen pada Januari 2025 menjadi 8,48 persen pada Desember 2025. Pemerintah kota memperkuat intervensi melalui Posyandu dengan penyediaan makanan bergizi beragam, seperti telur omega, lele, daging ayam, hingga olahan bakso.
Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi
Pada 2025, sejumlah proyek strategis berhasil dirampungkan, antara lain renovasi gedung UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Rumah Perlindungan Sosial (RPS), pembangunan SDN Golo, rehabilitasi talud Sungai Code di Terban, serta pembangunan SMPN 10.
Rangkaian capaian tersebut memperlihatkan konsistensi Pemkot Yogyakarta dalam mengintegrasikan reformasi birokrasi, pembangunan fisik, dan peningkatan kesejahteraan warga sebagai satu kesatuan agenda pembangunan kota. (ihd)
