JOGJAOKE.COM, Krisis kemanusiaan Rohingya menjadi bukti pentingnya peran aktor non-negara dalam penyelesaian konflik global. Organisasi berbasis agama (faith-based organization) dinilai memiliki ruang strategis untuk membangun perdamaian melalui pendekatan sosial dan kemanusiaan.
Hal tersebut dipaparkan Husni Amriyanto Putra dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor Politik Islam–Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Selasa (12/5). Disertasinya menyoroti peran Muhammadiyah dalam krisis Rohingya sebagai bentuk diplomasi perdamaian alternatif.
Perbedaan Strategi: Pemerintah dan Muhammadiyah
Dalam penelitiannya, Husni menemukan adanya perbedaan pendekatan antara Pemerintah Indonesia dan Muhammadiyah dalam merespons krisis Rohingya. Pemerintah Indonesia lebih menggunakan non-megaphone diplomacy, yakni diplomasi formal yang cenderung tidak konfrontatif terhadap Myanmar. Sementara itu, Muhammadiyah melalui sebagian tokohnya mendorong sikap yang lebih tegas, meskipun secara kelembagaan tetap bersinergi dengan pemerintah melalui Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).
Husni menjelaskan bahwa Muhammadiyah lebih mengedepankan track-two diplomacy, yakni jalur diplomasi nonformal yang berbasis pada relasi sosial dan kemanusiaan tanpa tekanan politik secara langsung.
Peace-Building Melalui Aksi Nyata MDMC dan Lazismu
Muhammadiyah memilih berfokus pada ranah peace-building (membangun perdamaian) dibanding peace-making (perundingan politik). Pendekatan tersebut diwujudkan melalui aksi nyata Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Lazismu, dan Muhammadiyah Aid melalui layanan kesehatan, distribusi pangan, hingga pemberian bantuan langsung kepada para pengungsi.
Selain itu, Muhammadiyah juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur dengan mendirikan pasar dan sekolah di kawasan pengungsian Bangladesh dan Rakhine State.
Muhammadiyah juga berperan sebagai rujukan moral dengan menjadi jembatan antara pengungsi Rohingya dan masyarakat lokal di Aceh guna meredam resistensi sosial serta disinformasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Muhammadiyah tidak menggunakan megaphone diplomacy, melainkan kegiatan kemanusiaan yang senyap, tetapi manfaatnya terasa nyata,” ujar Husni di hadapan dewan penguji.
Tantangan Koordinasi Internal
Meski memiliki legitimasi kuat dalam gerakan kemanusiaan, Husni juga mencatat adanya tantangan internal dalam tata kelola bantuan Muhammadiyah. Ia menyoroti perlunya penguatan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga, terutama dalam penggalangan dana dan distribusi bantuan.
“Koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar penanganan konflik dan bantuan kemanusiaan berjalan lebih terintegrasi,” tambahnya.
Landasan Kemanusiaan Universal
Husni menegaskan bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam isu Rohingya merupakan wujud nyata Islam yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai prinsip utama.
“Membantu Rohingya bukan semata-mata karena mereka Muslim, tetapi karena ini adalah persoalan kemanusiaan universal,” tegasnya.
Sidang promosi doktor tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum PP Aisyiyah Salmah Orbayyinah, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq. (lsi)
Sumber : Humas Umy
