JOGJAOKE.COM , BANTEN – Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusuma menghadiri penyerahan lima ribu sertifikat halal kepada para pelaku UMKM yang diinisiasi oleh Mathla’ul Anwar (MA). Penyerahan dilakukan secara simbolik di Gedung Griya Ganesa, PT Gajah Tunggal Tbk, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Senin (29/6/2026).
Hadir dalam kesempatan itu Ketua Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (MA) Jazuli Juwaeni, Tokoh MA Embay Mulya Syarif, serta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hassan.
Wagub Dimyati menilai, di negara yang mayoritas penduduknya muslim, sertifikasi halal menjadi penting untuk memastikan status hukum setiap barang yang dibeli dan dikonsumsi masyarakat dalam kondisi aman dan baik.
“Masyarakat tidak lagi ragu karena sudah mendapat kepastian kehalalan produk yang dikonsumsinya dari lembaga kredibel yang ditunjuk langsung oleh pemerintah,” katanya.
Selain itu, dengan adanya sertifikat halal ini, daya saing UMKM akan meningkat karena mendapat kepercayaan dari masyarakat. Wagub Dimyati secara pribadi juga selalu memperhatikan label halal pada setiap produk makanan yang akan dibeli.
“Mungkin produknya mah sama saja, tapi kan kalau enggak ada label halalnya dikhawatirkan dalam proses produksinya ada menggunakan minyak babi. Jadi untuk menghindari itu, lebih baik yang sudah pasti ada label halalnya saja,” jelasnya.
Untuk itu, Wagub Dimyati mengapresiasi langkah yang diambil oleh MA dalam memassifkan sertifikasi halal ini bagi pelaku UMKM di Provinsi Banten. Menurutnya, gerakan ini harus terus digencarkan sampai benar-benar seluruh UMKM di Provinsi Banten tersertifikasi.
“Apalagi sekarang mah mudah mendapatkan sertifikat halal itu tidak susah seperti dulu,” pungkasnya.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan menambahkan, pihaknya terus menggencarkan sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM maupun industri. Saat ini, katanya, setiap hari lebih dari 10.000 sertifikat halal yang dikeluarkan. Hal itu menunjukkan animo masyarakat begitu tinggi dalam memperoleh label halal.
“Terutama pada produk-produk makanan dan kepariwisataan,” katanya.
Ia menyebutkan, sertifikasi halal itu merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal dan daya saing produk halal Indonesia di tingkat global. Kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan dapat semakin mengakselerasi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional melalui pengembangan ekosistem halal yang unggul dan berdaya saing.
“Tahun ini kita mendapat dukungan anggaran untuk sertifikasi halal usaha mikro kecil sebanyak 1.350.000, gratis,” ujarnya. (lsi)
sumber : adpim
