JOGJAOKE.COM, Medan – Pemerintah Indonesia resmi memperkenalkan Danantara, sebuah skema manajemen kekayaan negara (Supreme Wealth Fund) yang menjadi bagian dari reformasi besar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.
Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li, bertema “Danantara untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia”, melalui keterangannya, Minggu (24/8).
“Di tahun 2025 ini, kita dikejutkan secara positif oleh langkah progresif Pemerintah dalam mengubah UU BUMN yang lama menjadi UU No. 1 Tahun 2025. Salah satu hal paling menarik adalah diluncurkannya Danantara, manajemen Supreme Wealth Fund milik negara,” ujar Prof. Ningrum.
Menurutnya, di tengah tekanan ekonomi global yang tak terelakkan, Indonesia menunjukkan keberanian dengan menghadirkan solusi strategis jangka panjang.
“Tidak ada satu pun negara yang luput dari tekanan ekonomi global. Namun, Indonesia justru hadir dengan terobosan besar: Danantara – sebuah entitas yang akan mengelola sovereign wealth fund dari akumulasi aset BUMN untuk mendukung program dan proyek strategis nasional,” tambahnya.
Prof. Ningrum juga menekankan bahwa, tujuan utama Danantara adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan, seiring meningkatnya kesejahteraan sebagai dampak dari pengelolaan kekayaan negara yang lebih modern dan terstruktur.
“Dua hal penting dari kehadiran Danantara: pertama, mendorong kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha strategis. Kedua, mengajak masyarakat turut serta mengawasi dan memastikan transparansi pelaksanaannya. Negara-negara besar di Eropa, Amerika, bahkan tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura, telah lebih dulu memiliki mekanisme serupa. Kini, Indonesia juga mengambil posisi yang setara,” jelasnya.
Meski berbagai pandangan pro dan kontra bermunculan, Prof. Ningrum menegaskan pentingnya dukungan publik untuk memberi ruang dan waktu kepada pemerintah dan pengelola Danantara agar bisa bekerja optimal.
“Sudah saatnya kita memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola Danantara. Pro dan kontra itu wajar. Tapi mari beri waktu agar mereka bisa menunjukkan hasilnya. Penilaian yang adil bisa diberikan setelah ada hasil nyata, tentu dengan komunikasi yang transparan dan efektif antara pemerintah dan pengelola Danantara,” ujarnya.
Danantara bukan hanya mencerminkan lompatan Indonesia dalam tata kelola ekonomi nasional, tetapi juga menunjukkan kesiapan negara ini dalam bersaing di panggung ekonomi global.
Dengan manajemen kekayaan negara yang lebih modern, Indonesia bergerak menuju cita-cita besar: kesejahteraan rakyat yang merata dan berkelanjutan. (*)
