JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — DPRD DIY memprotes keras kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi dana desa hingga 58,03 persen dan mengalihkannya ke program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kebijakan tersebut dinilai berisiko menghambat pembangunan infrastruktur dasar dan program sosial prioritas di tingkat desa.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menegaskan dana desa seharusnya tetap menjadi instrumen utama untuk memperkuat pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, desa dan kelurahan merupakan garda terdepan dalam pelayanan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.
“Desa butuh pembangunan dan pemberdayaan. Tidak bijak jika dana desa direduksi. Harapannya minimal kembali seperti semula, syukur bisa meningkat,” ujar Eko di Yogyakarta, Selasa (24/2/2026).
Pemangkasan tersebut, lanjut dia, akan berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jalan usaha tani, akses antar sekolah, hingga penghubung pasar. Infrastruktur itu bukan proyek tambahan, melainkan kebutuhan riil masyarakat yang menopang aktivitas ekonomi sehari-hari.
Kondisi jalan yang rusak atau berlubang, misalnya, bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga menekan produktivitas pertanian dan usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi desa.
Selain infrastruktur, dana desa juga berperan penting dalam intervensi sosial. Eko mencontohkan keberhasilan penanganan stunting di Kota Yogyakarta. Dengan dukungan anggaran Rp45 miliar pada 2025, angka stunting mampu ditekan dari 14,8 persen pada Desember 2024 menjadi 8,4 persen pada 2025.
Capaian itu, menurut dia, menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang tepat sasaran di tingkat desa dan kelurahan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengurangan dana dikhawatirkan mengganggu keberlanjutan program prioritas, termasuk penanganan stunting.
Pemerintah Daerah DIY, lanjut Eko, berupaya menutup kekurangan melalui alokasi dana provinsi, termasuk Dana Keistimewaan (Danais) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi kabupaten/kota. Tahun ini, anggaran pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan mencapai Rp52,56 miliar, dengan alokasi Rp120 juta untuk setiap kelurahan.
Namun, ruang fiskal daerah juga tengah tertekan. Dalam pembahasan KUAPPAS menuju RAPBD 2026, pendapatan daerah disebut menurun sekitar Rp753 miliar. Danais pun mengalami pemangkasan dari sebelumnya Rp1,581 triliun.
“Kemampuan daerah terbatas. Karena itu pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kembali agar dana desa kembali pada angka semula,” kata Eko.
Terkait pengalihan sebagian anggaran ke program KDMP, DPRD DIY menyatakan tidak menolak program pemberdayaan ekonomi desa. Namun, kebijakan baru dinilai tidak semestinya mengorbankan kebutuhan dasar yang masih mendesak, terutama infrastruktur dan pelayanan publik.
Sejak diberlakukan pada 2014, tata kelola dana desa di DIY dinilai semakin tertib, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan pengawasan berlapis dari aparat dan masyarakat. DPRD DIY berharap prioritas pembangunan di tingkat desa tetap dijaga agar tidak menghambat laju pertumbuhan dan kesejahteraan warga. (aga/ihd)
