JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Isu perdagangan manusia dan buruh migran ilegal masih membayangi kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, terutama di Provinsi Kalimantan Barat. Menanggapi hal ini, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Suswanta, M.Si., mengembangkan model tata kelola kolaboratif yang menitikberatkan pada pencegahan dan penanganan human trafficking sekaligus memperkuat ketahanan wilayah perbatasan.
Menurut Suswanta, Kalimantan Barat merupakan wilayah strategis namun rentan karena adanya jalur migrasi nonprosedural yang terbuka melalui Entikong, Sanggau, dan daerah sekitar. Kedekatan budaya dan bahasa antara masyarakat di kedua sisi perbatasan serta lemahnya pengawasan di jalur resmi maupun tidak resmi menjadikan kawasan ini rentan terhadap perekrutan ilegal dan eksploitasi tenaga kerja.
“Faktor ekonomi menjadi pemicu utama. Banyak warga yang terdesak kebutuhan dan akhirnya mencari pekerjaan di luar negeri tanpa perlindungan hukum,” ujar Suswanta dalam wawancara daring, Selasa (11/11).
Melalui riset yang ia lakukan, Suswanta merumuskan model tata kelola kolaboratif lintas aktor sebagai kunci utama pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Model tersebut melibatkan pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, lembaga legislatif, organisasi nonpemerintah (LSM), sektor swasta, masyarakat, serta akademisi.
“Masalah human trafficking tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Sinergi antar-lembaga mutlak diperlukan agar kebijakan pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban dapat berjalan beriringan,” jelasnya.
Ia mencontohkan, pemerintah bertugas memastikan regulasi dan penegakan hukum, LSM berperan dalam advokasi dan pendampingan korban, sementara sektor swasta wajib menjamin praktik perekrutan tenaga kerja sesuai prinsip etika dan hukum. “Tanpa koordinasi, kebijakan yang baik pun akan sulit efektif di lapangan,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek kelembagaan, riset ini juga mengkaji dimensi sosial dan kemanusiaan di perbatasan. Suswanta menilai, pencegahan perdagangan manusia perlu diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat, akses keuangan formal, serta edukasi publik mengenai hak-hak buruh migran.
“Ketika masyarakat berdaya secara ekonomi dan informasi, mereka tidak lagi menjadi objek eksploitasi, tetapi pelaku perlindungan diri,” ujarnya.
Suswanta menegaskan, penguatan tata kelola kolaboratif memiliki dampak langsung terhadap ketahanan wilayah perbatasan, karena mampu menekan angka perdagangan manusia sekaligus memperkuat stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.
Ia juga menyoroti peran Muhammadiyah dalam isu kemanusiaan lintas batas ini. Gerakan Islam berkemajuan, menurutnya, berpotensi besar berkontribusi melalui dakwah sosial, riset, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat.
“Gerakan Islam berkemajuan harus hadir dalam kerja nyata kemanusiaan. Kolaborasi antara UMY dan Universitas Muhammadiyah Pontianak dapat menghasilkan riset berbasis data yang mendukung kebijakan publik,” pungkasnya. (ihd)
