JOGJAOKE.COM, Jogja – Pemda DIY bersama Densus 88, BNPT, Satgaswil dan YPP memperkuat mekanisme pemulihan anak korban jaringan ekstremisme melalui sinergi lintas sektor.
Penguatan tersebut dibahas dalam audiensi di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (7/10/2026), dengan melibatkan pemerintah, aparat, akademisi, tenaga kesehatan, serta masyarakat sipil.
Pertemuan ini menyoroti pentingnya standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman bersama untuk memastikan penanganan anak berlangsung terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Salah satu penekanan utama adalah penyamaan persepsi antarpemangku kepentingan, mengingat kapasitas layanan dan ketersediaan sumber daya setiap kabupaten/kota di DIY berbeda.
“Yang terpenting adalah SOP. Bagaimana penyelamatannya, bagaimana pendekatan lintas level diarahkan untuk pemulihan,” demikian penegasan yang mengemuka dalam pembahasan tersebut.
SOP diharapkan memperjelas tahapan identifikasi, pendampingan, rujukan, hingga pemulihan, sekaligus mencegah perbedaan prosedur yang berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan anak korban ekstremisme.
Para pihak juga sepakat mengoptimalkan mekanisme yang sudah tersedia, daripada membangun sistem baru yang berisiko menambah beban koordinasi dan kebutuhan sumber daya.
“Tidak perlu membuat yang baru, kita maksimalkan yang sudah ada,” menjadi penekanan penting dalam upaya memperkuat layanan pemulihan anak di DIY.
Kesamaan bahasa dan pemahaman dinilai krusial agar setiap institusi memiliki acuan seragam ketika menghadapi kasus, menentukan kebutuhan pendampingan, serta menghubungkan layanan terkait.
Pendekatan pemulihan tidak cukup mengandalkan prosedur formal. Anak juga membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial agar mampu membangun kembali rasa aman.
“Pendekatan formal perlu diimbangi dengan pendekatan kultural,” demikian pesan yang menegaskan pentingnya memahami kondisi sosial dan budaya dalam proses pendampingan anak.
Prinsip tersebut selaras dengan tiga pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni sekolah, lingkungan, dan keluarga, yang perlu saling menopang dalam mendampingi anak.
“Tiga pilar Ki Hajar Dewantara: sekolah, lingkungan, keluarga yang harus saling menopang,” menjadi pengingat bahwa pemulihan membutuhkan keterlibatan lingkungan terdekat anak.
Salah satu modalitas yang dibahas ialah TESAGA, yang menyediakan kanal pengaduan melalui WhatsApp dan Instagram serta menghubungkan anak, keluarga, konselor, dan PUSPAGA.
Keberadaan kanal tersebut dinilai dapat diperkuat untuk merespons kebutuhan anak, termasuk memberikan dukungan psikologis maupun mengarahkan mereka menuju layanan lanjutan sesuai kebutuhan.
Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) menyatakan dukungan terhadap penguatan mekanisme yang sudah dimiliki DIY, termasuk optimalisasi fungsi Satgas dan sistem rujukan antarlembaga.
“YPP akan mengaktivasi dan memperkuat modalitas yang sudah ada di provinsi,” menjadi komitmen untuk mendorong koordinasi penanganan yang lebih efektif.
YPP juga menekankan pentingnya memperkuat perangkat kerja Satgas melalui mekanisme rujukan, sehingga kebutuhan anak dapat ditangani sesuai kapasitas dan kewenangan setiap lembaga.
“Memperkuat fungsi Satgas untuk support Satgas punya alat kerja yang disebut mekanisme rujukan,” menjadi salah satu fokus penguatan koordinasi dalam pembahasan tersebut.
Aspek kesehatan jiwa turut menjadi perhatian, bersamaan dengan dukungan implementasi RAD Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di wilayah DIY.
Perguruan tinggi, khususnya kampus dengan sumber daya psikologi, juga berpeluang mendukung pengembangan pola pengasuhan, penguatan kohesi sosial, dan program pengabdian masyarakat.
“Kesempatan dengan kampus-kampus psikologi, bagian mana yang bisa dimanfaatkan. Mungkin pengabdian masyarakatnya,” menjadi dorongan melibatkan akademisi dalam memperluas dukungan pemulihan.
Pembahasan akan berlanjut melalui Focus Group Discussion pada 8 Oktober 2026, mempertemukan pemerintah, aparat, psikolog forensik, YPP, dan pemangku kepentingan terkait.
Melalui penguatan SOP, optimalisasi layanan, serta koordinasi lintas sektor, DIY menargetkan mekanisme pemulihan anak semakin terhubung, mulai identifikasi, pendampingan, rujukan, hingga pemulihan berkelanjutan.(waw)
