BNPP Harus Hadir Nyata Bagi Publik, Tegas Mendagri di HUT ke-15 BNPP

Rabu, 17 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan tiga tugas utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam menjaga kedaulatan dan memastikan pembangunan di wilayah perbatasan. Penjelasan tersebut disampaikan Mendagri saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 BNPP di Kantor BNPP, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Mendagri selaku Kepala BNPP mengingatkan bahwa organisasi tersebut dibentuk untuk mengoordinasikan persoalan perbatasan yang bersifat lintas sektoral. Karena itu, BNPP dilekatkan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar memiliki kekuatan koordinasi yang lebih kuat.

“Tugas BNPP yang paling utama ada tiga. BNPP ini dulu tidak ada, 15 tahun yang lalu tugasnya dikerjakan oleh Kemendagri di bawah Ditjen Adwil,” tegasnya.

Mendagri menjelaskan, tugas pertama BNPP ialah menjaga perbatasan melalui keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini terdapat 15 PLBN yang sudah beroperasi di bawah koordinasi BNPP. Ke depan, jumlah tersebut akan ditambah secara bertahap untuk memastikan fungsi pengawasan dan pengendalian berjalan optimal.

Tugas kedua, lanjut Mendagri, yaitu menyelesaikan sengketa perbatasan antarnegara, khususnya batas darat yang hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan. Ia mencontohkan beberapa titik di Kalimantan, seperti Pulau Sebatik dan Krayan, yang masih menghadapi masalah garis batas dengan negara tetangga.

Sementara itu, tugas ketiga BNPP yakni membangun daerah perbatasan agar masyarakat merasakan pemerataan pembangunan dan keadilan. Ia menekankan bahwa kesejahteraan warga di wilayah terluar akan berdampak langsung pada ketahanan nasional.

“Kalau rakyatnya makmur, sejahtera, otomatis ini menjadi buffer zone, benteng untuk mengamankan perbatasan, mengamankan kedaulatan negara kita,” jelas Mendagri.

Selain itu, Mendagri menekankan perlunya dukungan publik agar BNPP dapat terus eksis. Menurutnya, sebuah lembaga hanya bisa bertahan bila memiliki legitimasi dan restu masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar kinerja BNPP dirasakan sekaligus diketahui publik secara luas.

“Kalau rakyat tidak kenal BNPP, BNPP dianggap tidak diperlukan. Tidak ada legitimasi, tidak ada dukungan nanti,” ujarnya.

Terakhir, Mendagri menyampaikan harapan agar BNPP semakin kuat dan bermanfaat bagi masyarakat. “Selamat ulang tahun BNPP. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk, pertolongan kepada kita untuk membuat BNPP lebih baik untuk masyarakat,” tandasnya.

Sebagai informasi, upacara tersebut dirangkaikan dengan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 27 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengabdi secara terus-menerus selama 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun dengan penuh kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan disiplin. Selain itu, acara juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Perbedaan Proses Penahanan Mantan Jampidsus Disorot, Praktisi Pertanyakan Konsistensi SOP Kejaksaan
Polisi Masa Depan yang Dipercaya Publik
​PFII Solusi Krisis Fiskal Daerah: Dr. Agus Syabarrudin Ajak SMSI dan BPD Kawal Transformasi Pembiayaan Daerah
Kemendagri-KPK Perkuat Kolaborasi Antikorupsi, Titik Rawan di Daerah Jadi Prioritas
Memasuki Pekan Ketiga Gerakan Langit Biru, AHY Dorong Komitmen Kader Demokrat Jaga Kelestarian Lingkungan
Sekjen Kemendagri Minta Pejabat Baru Bangun Budaya Kerja Inovatif dan Adaptif
Mendagri Tito Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik demi Ketahanan Negara
Kasus Perdagangan Anak: Faisal Haris Nasution Laporkan Pelaku ke Polda Metro Jaya

Berita Terkait

Sabtu, 25 Juli 2026 - 11:46 WIB

Perbedaan Proses Penahanan Mantan Jampidsus Disorot, Praktisi Pertanyakan Konsistensi SOP Kejaksaan

Sabtu, 25 Juli 2026 - 10:50 WIB

Polisi Masa Depan yang Dipercaya Publik

Jumat, 24 Juli 2026 - 20:00 WIB

​PFII Solusi Krisis Fiskal Daerah: Dr. Agus Syabarrudin Ajak SMSI dan BPD Kawal Transformasi Pembiayaan Daerah

Jumat, 24 Juli 2026 - 18:32 WIB

Kemendagri-KPK Perkuat Kolaborasi Antikorupsi, Titik Rawan di Daerah Jadi Prioritas

Jumat, 24 Juli 2026 - 18:02 WIB

Memasuki Pekan Ketiga Gerakan Langit Biru, AHY Dorong Komitmen Kader Demokrat Jaga Kelestarian Lingkungan

Berita Terbaru

Komjen Pol. Prof. Dr. Cryshnanda Dwilaksana (Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian). (Foto Ist).

Jakarta

Polisi Masa Depan yang Dipercaya Publik

Sabtu, 25 Jul 2026 - 10:50 WIB