JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Pemerintah Kota Yogyakarta bakal mengefisienkan belanja modal tahun 2026 sebagai langkah antisipatif terhadap pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kebijakan ini diperkirakan berdampak pada tertundanya sejumlah proyek infrastruktur di wilayah kota pelajar itu.
“Yang diefisienkan belanja modal, seperti membangun infrastruktur atau memperbaiki jalan. Beberapa kegiatan yang sifatnya belanja modal itu tidak akan direalisasikan dulu,” ujar Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, di Yogyakarta, Jumat (10/10/2025).
Menurut Hasto, kebijakan efisiensi ini dilakukan karena adanya estimasi penurunan dana TKD sekitar Rp250 miliar atau setara 21–26 persen dari total alokasi sebelumnya. Hingga kini, Pemerintah Kota masih menunggu kepastian jumlah dana transfer melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2026.
“Kalau dipotong 21 sampai 26 persen, berarti berkurangnya sekitar Rp250 miliar. Itu estimasi kami, karena DIPA yang pasti belum turun,” kata Hasto.
Total APBD Kota Yogyakarta tercatat lebih dari Rp2 triliun, dengan belanja pegawai mencapai 41 persen. Meski demikian, Hasto memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan tidak akan terimbas pemangkasan karena termasuk dalam mandatory spending yang wajib dialokasikan berdasarkan regulasi.
“Pendidikan tidak terkena pengurangan karena sudah wajib dialokasikan. Bahkan ada penambahan, termasuk kesehatan, karena ada paket wajib pemeriksaan gratis. Pendidikan dan kesehatan sendiri bisa mencapai 47 persen,” ujar Hasto.
Dengan porsi belanja wajib yang besar, ruang fiskal Pemkot untuk kegiatan fisik semakin terbatas. Hasto memperkirakan belanja modal pada 2026 hanya sekitar 7 persen dari total anggaran, sehingga sejumlah proyek infrastruktur terpaksa ditunda pelaksanaannya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Hasto menilai posisi keuangan Kota Yogyakarta masih relatif lebih kuat dibandingkan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kota Yogyakarta memiliki pendapatan asli daerah (PAD) mendekati Rp1 triliun, jauh di atas PAD kabupaten lain yang berkisar Rp300–400 miliar.
“Kalau kabupaten, beban belanja pegawainya lebih berat. Kami normalnya 30 persen. Kalau pembaginya dikurangi karena transfer pusat turun, otomatis persentasenya naik, tapi bukan berarti belanja pegawainya bertambah,” ujar Hasto.
Secara nasional, alokasi dana TKD dalam RAPBN 2026 direncanakan sebesar Rp649,99 triliun, turun signifikan dari perkiraan realisasi tahun 2025 sebesar Rp864 triliun, maupun dibandingkan alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.
Sebagai kompensasi, Kementerian Keuangan akan meningkatkan belanja program pemerintah pusat untuk daerah melalui kementerian/lembaga (K/L) menjadi sekitar Rp1.300 triliun, naik dari alokasi sebelumnya Rp900 triliun.
