JOGJAOKE.COM, Kota Bekasi — Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe, secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2025 yang berlangsung di Balai Patriot, Selasa, (18/11).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi XI, H. Muhammad Kholid, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Ikhwan Mulyawan, perwakilan Forkopimda serta seluruh Camat dan Lurah se-Kota Bekasi. Workshop ini digelar sebagai bentuk penguatan kapasitas aparatur dalam mengelola pembangunan dan keuangan kelurahan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Harris Bobihoe menekankan bahwa tantangan pembangunan di Kota Bekasi semakin kompleks, terutama terkait pemerataan pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kota Bekasi menghadapi dinamika urbanisasi yang sangat pesat. Hal ini menuntut kita untuk semakin tanggap, transparan, dan inovatif dalam mengelola pembangunan, terutama di tingkat kelurahan yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” ujar Harris.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada tata kelola keuangan dan perencanaan yang baik di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik.
“Saya mengingatkan kembali pentingnya disiplin anggaran, perencanaan yang matang, pelaporan yang tepat waktu, serta koordinasi antar instansi yang sinergis. Saya harap giat ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh perangkat kelurahan,” ungkap Harris.
“Kepada para camat, saya minta untuk terus mengawal program-program pembangunan di kelurahan agar lebih terarah dalam pelaksanaan dan pelaporannya, sehingga tercipta Kota Bekasi yang nyaman kotanya, sejahtera warganya,” tutupnya.
Workshop ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi sekaligus peningkatan kapasitas bagi aparat kelurahan dalam mengelola keuangan dan pembangunan secara efektif, akuntabel, serta sesuai regulasi, sehingga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Kota Bekasi yang terus berkembang. (nr)
Sumber : Diskominfostandi
