Anggaran SAH Diminta Tetap Prioritas, DPRD Jogja Soroti Risiko Genangan 2026

Jumat, 14 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perbaikan saluran air hujan (SAH) di Jalan Karangsari yang mulai dikerjakan tahun ini dinilai belum mampu sepenuhnya mengatasi genangan, sehingga pekerjaannya harus dilanjutkan pada 2026. (Dok Pemkot)

Perbaikan saluran air hujan (SAH) di Jalan Karangsari yang mulai dikerjakan tahun ini dinilai belum mampu sepenuhnya mengatasi genangan, sehingga pekerjaannya harus dilanjutkan pada 2026. (Dok Pemkot)

JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Komisi A DPRD Kota Yogyakarta menegaskan pentingnya mempertahankan alokasi anggaran infrastruktur, khususnya perbaikan saluran air hujan (SAH), dalam rencana pembangunan tahun 2026.

Dorongan ini muncul di tengah kekhawatiran publik atas kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar warga.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, Susanto Dwi Antoro, mengatakan proyek SAH harus menjadi prioritas mengingat perannya dalam menjaga kenyamanan dan keamanan kota.

“Kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dikorbankan, terlebih Yogyakarta merupakan kota wisata yang padat dikunjungi,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

Menurut Susanto, infrastruktur drainase yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga menjamin keamanan aktivitas warga sehari-hari.

Karena itu, ia mendorong agar anggaran perbaikan SAH tetap dialokasikan untuk seluruh kelurahan pada 2026, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan persoalan di masing-masing wilayah.

Ia juga merujuk pada prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan musim hujan tahun ini berlangsung lebih panjang. Dengan Yogyakarta yang dilintasi sejumlah sungai besar, langkah antisipatif terhadap potensi genangan dianggap krusial.

“Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini berpotensi menjadi hambatan serius dalam pengembangan kota wisata,” tegas politisi PDI-P tersebut.

Dari sisi teknis, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja mencatat adanya dua proyek SAH yang mengalami hambatan pada 2025.

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Rahmawan Kurniadi, menyebut pembangunan SAH di Jalan Soepomo terkendala banyaknya utilitas bawah tanah seperti pipa PDAM dan saluran limbah, sehingga penyelesaiannya tertunda.

Adapun SAH di Jalan Karangsari yang mulai dikerjakan tahun ini dinilai belum mampu sepenuhnya mengatasi genangan, sehingga pekerjaannya harus dilanjutkan pada 2026.

“Karena keterbatasan anggaran, pekerjaan SAH Karangsari masih perlu lanjutan di 2026 untuk menuntaskan genangan,” ujar Rahmawan.

DPRD berharap konsistensi anggaran tahun depan dapat mempercepat penyelesaian masalah drainase kota dan memperkuat daya dukung Yogyakarta sebagai destinasi wisata unggulan. (ihd)

Berita Terkait

DPRD DIY Desak Hukuman Maksimal Pelaku Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta
Yuni Satia Tegaskan Perempuan Indonesia Solid Hadapi Tantangan Sejarah
DPRD DIY Kunjungi Museum Ullen Sentalu, Penguatan Fungsi Edukasi dan Kurasi
Kebijakan dan Kenaikan Danais, DPRD Kota Yogya Pacu Target Zero Stunting
Dana Desa DIY Anjlok 74 Persen, Pemda Kucurkan BKK Rp132,5 Miliar untuk Kalurahan
DPRD DIY Protes Pemotongan Dana Desa 58,03 Persen, Infrastruktur dan Program Stunting Terancam
Penyiaran Digital di DIY, Eko Suwanto Soroti Elektronifikasi yang ‘Stagnan’
Reses Awal Ramadhan, DPRD Kota Yogyakarta Sinkronkan Aspirasi Warga dengan Musrenbang

Berita Terkait

Minggu, 26 April 2026 - 21:07 WIB

DPRD DIY Desak Hukuman Maksimal Pelaku Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta

Minggu, 26 April 2026 - 16:51 WIB

Yuni Satia Tegaskan Perempuan Indonesia Solid Hadapi Tantangan Sejarah

Jumat, 10 April 2026 - 15:50 WIB

DPRD DIY Kunjungi Museum Ullen Sentalu, Penguatan Fungsi Edukasi dan Kurasi

Jumat, 27 Februari 2026 - 03:12 WIB

Kebijakan dan Kenaikan Danais, DPRD Kota Yogya Pacu Target Zero Stunting

Jumat, 27 Februari 2026 - 02:56 WIB

Dana Desa DIY Anjlok 74 Persen, Pemda Kucurkan BKK Rp132,5 Miliar untuk Kalurahan

Berita Terbaru