Mendagri Instruksikan Percepatan Pendirian MPP di Kabupaten Blitar, Ponorogo, dan Kota Madiun

Jumat, 17 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Surabaya – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (17/10/2025). Keduanya ingin memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Dalam kunjungan itu, Mendagri berbincang langsung dengan masyarakat dan petugas MPP. Selain itu, ia juga menyaksikan pelayanan publik seperti proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan layanan administrasi kependudukan (Adminduk).

Mendagri mengapresiasi kemajuan MPP Kota Surabaya yang telah banyak membantu masyarakat. Berbagai layanan publik seperti pengurusan paspor, adminduk baik KTP-el maupun KK, serta layanan lainnya dapat diproses lebih cepat dan terpadu dalam satu gedung.

“Kita lihat dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, semua outlet-outlet untuk buat paspor, kemudian Dukcapil, tadi ada yang buat KK, dan lain-lain, semua dalam satu atap, termasuk di antaranya Persetujuan Bangunan Gedung, yang dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), ini juga ada di sini,” ujar Mendagri kepada awak media usai meninjau berbagai layanan tersebut.

Ia menjelaskan, secara nasional sebanyak 296 MPP telah terbentuk di Indonesia. Khusus untuk Provinsi Jatim, dari 38 kabupaten/kota, 35 di antaranya telah membangun MPP. Sedangkan tiga daerah lainnya meliputi Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun belum menyediakan MPP.

Oleh karenanya, Mendagri mendorong Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak untuk berkoordinasi dengan tiga daerah tersebut agar membangun MPP. “Sehingga akan membuat masyarakat tertolong, waktunya cepat, transparan karena ada CCTV, friendly, dan kemudian pembayarannya jelas,” imbuhnya.

Melalui pembentukan MPP, Mendagri berharap pelayanan berlangsung secara cepat dan efisien sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang telah memastikan pelayanan berlangsung andal. Ia berharap, ke depan berbagai terobosan dapat ditingkatkan melalui penguatan digitalisasi.

Turut hadir mendampingi Mendagri dan Menteri PKP, yaitu Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat terkait lainnya.(nr)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Kunjungi Damkar Surakarta, Wamendagri Bima Arya Apresiasi Dedikasi Petugas dan Kepedulian Lingkungan
Wamendagri Wiyagus Dorong Optimalisasi Aset Daerah untuk Perkuat Kinerja BUMD
Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera Dipercepat, Mendagri Tito Kawal Realisasi Anggaran K/L
Wamendagri Bima Dorong Narasi Terpadu untuk Tangkal Disinformasi di Era Digital
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Pemda Perkuat Langkah Preventif Hadapi Ancaman Karhutla
Kemnaker dan PKSS Jembatani Kompetensi Pencari Kerja dengan Kebutuhan Industri
12.128 Peserta Ikuti Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4
Wamendagri Bima Arya Dorong Peta Jalan Demokrasi Digital untuk Pemilu 2029

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 21:26 WIB

Kunjungi Damkar Surakarta, Wamendagri Bima Arya Apresiasi Dedikasi Petugas dan Kepedulian Lingkungan

Rabu, 2 September 2026 - 21:10 WIB

Wamendagri Wiyagus Dorong Optimalisasi Aset Daerah untuk Perkuat Kinerja BUMD

Rabu, 2 September 2026 - 16:54 WIB

Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera Dipercepat, Mendagri Tito Kawal Realisasi Anggaran K/L

Rabu, 2 September 2026 - 07:53 WIB

Wamendagri Bima Dorong Narasi Terpadu untuk Tangkal Disinformasi di Era Digital

Selasa, 1 September 2026 - 20:03 WIB

Wamendagri Ribka Haluk Dorong Pemda Perkuat Langkah Preventif Hadapi Ancaman Karhutla

Berita Terbaru