JOGJAOKE.COM, Tangerang – Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menekankan pentingnya peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi dari tingkat desa. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan mewujudkan pemerataan, kemandirian, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.
”Tujuannya supaya terjadi pemerataan, keadilan, dan kemandirian di desa,” ungkap Wagub Dimyati seusai membuka Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara KDKMP se-Provinsi Banten di Hotel Grand Serpong, Kota Tangerang, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, KDKMP mampu menambah dan menumbuhkan lapangan pekerjaan di perdesaan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Jika ekonomi tumbuh dari bawah, hal tersebut akan memberikan dampak positif pada pembangunan di tingkat daerah.
”Dengan demikian, semuanya bergerak bersama. Tidak ada lagi sumber daya yang diam, tidak ada lagi sumber daya yang tidur,” paparnya.
Dimyati menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus bergerak bersama pemerintah kabupaten dan kota guna memajukan KDKMP. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten siap mendukung penuh dan menjalankan kebijakan tersebut.
”Kami adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat secara administratif. Maka, kami akan mendorong agar (potensi) yang tidur jadi bangun dan melek. Yang sudah bangun, kita dorong agar lebih meningkat lagi. Kami bersama-sama secara masif memajukan KDKMP,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wagub Dimyati menyebutkan bahwa pelatihan dan sertifikasi bagi bendahara KDKMP merupakan salah satu upaya krusial dalam membangun sumber daya manusia (SDM). Bendahara adalah pilar penting dalam struktur organisasi koperasi sehingga harus diisi oleh sosok yang profesional dalam mengatur keuangan secara transparan dan akuntabel.
”Bendahara itu harus kompeten. Bendahara harus dilatih bagaimana mencatat, mendata, membuat alur kas, hingga menyusun neraca,” ujar Wagub Dimyati.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program KDKMP tidak hanya berjalan secara administratif. Koperasi harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi, Banten memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari sektor industri, perdagangan, pertanian, perikanan, hingga potensi masyarakat di desa dan kelurahan.
”Potensi ini perlu kita kelola bersama agar memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di sinilah KDKMP hadir, bukan sekadar dibentuk, melainkan harus menjadi wadah aktivitas ekonomi yang menghubungkan produksi dengan pasar, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan usaha secara bersama,” kata Zabadi.
Oleh karena itu, tata kelola organisasi dinilai sangat penting. Peran bendahara bukan sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran, melainkan mempertanggungjawabkan perputaran keuangan organisasi.
”Bendahara ikut menjaga kepercayaan anggota melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Banten Hasbi Sidik menyatakan bahwa KDKMP akan berjalan dengan baik apabila para pengurusnya, khususnya di bidang keuangan, mampu memberikan pelaporan yang rapi. Pelatihan dan sertifikasi ini merupakan langkah nyata untuk memastikan terwujudnya tata kelola keuangan koperasi yang profesional.
”Oleh karena itu, kami mendorong seluruh peserta untuk mengikuti sertifikasi ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kelak memiliki legalitas dan kompetensi yang teruji dalam mengelola keuangan koperasi,” tuturnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Agus Mintono menambahkan, kegiatan tersebut diikuti oleh 926 peserta yang dibagi ke dalam dua angkatan. Pelatihan angkatan pertama dilaksanakan pada 9–12 November 2026 dengan jumlah 330 peserta. Sementara itu, angkatan kedua akan dilaksanakan pada 16–19 November 2026 dengan jumlah 596 peserta.
”Pelatihan dilaksanakan selama empat hari. Rinciannya, tiga hari pelatihan dan satu hari uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat bendahara dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” pungkas Agus Mintono.(lsi)
Sumber : Adpim
