Dari Temu Pegiat TBM Nasional di Kalimantan Timur, Kepala Badan Bahasa menegaskan pentingnya kolaborasi dengan komunitas untuk memastikan kebijakan literasi dan pelestarian bahasa benar-benar menjangkau masyarakat.
JOGJAOKE.COM, Kalimantan Timur — Penguatan literasi nasional tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah dan program kelembagaan. Diperlukan keterlibatan komunitas yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, memahami kebutuhan lokal, serta secara konsisten menghidupkan budaya membaca dan belajar.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Temu Pegiat Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Nasional ke-2 Tahun 2026 di Kalimantan Timur. Forum yang berlangsung melalui rangkaian kegiatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) ini mempertemukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pemerintah daerah, DPRD, Forum TBM, serta ratusan pegiat literasi dari berbagai wilayah Indonesia.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, menegaskan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Bahasa, khususnya dalam peningkatan kecakapan literasi nasional serta pelestarian bahasa dan sastra, membutuhkan dukungan komunitas.
“Tugas pokok dan fungsi Badan Bahasa, khususnya dalam peningkatan kecakapan literasi nasional serta pelestarian bahasa dan sastra, tidak akan bisa berjalan optimal jika hanya mengandalkan pendekatan birokratis. Kami menyadari sepenuhnya bahwa FTBM adalah ujung tombak di akar rumput. Sinergi dengan teman-teman FTBM inilah yang memastikan program dan kebijakan literasi kami benar-benar membumi, hidup, dan berdampak langsung pada masyarakat sebagai fondasi kokoh peradaban,” ungkap Hafidz.
Pernyataan tersebut memberikan penegasan mengenai posisi strategis Forum TBM dalam ekosistem kebahasaan dan literasi nasional. Komunitas tidak hanya menjadi penerima manfaat program pemerintah, tetapi juga mitra yang dapat membantu menerjemahkan kebijakan menjadi gerakan nyata di tengah masyarakat.
Memperkuat jangkauan kebijakan hingga akar rumput
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki mandat penting dalam peningkatan kecakapan literasi, pemartabatan bahasa Indonesia, pelindungan bahasa dan sastra daerah, serta penginternasionalan bahasa Indonesia.
Dalam pemaparannya di IKN, Hafidz Muksin menjelaskan empat prioritas tersebut sebagai bagian dari upaya membangun peradaban bangsa melalui bahasa dan literasi.
Salah satu tantangan dalam pelaksanaan agenda tersebut adalah memastikan program tidak berhenti pada tingkat kebijakan, tetapi menjangkau masyarakat dengan karakteristik dan kebutuhan yang beragam.
Di sinilah komunitas literasi memiliki relevansi. TBM tumbuh dalam lingkungan masyarakat, sekolah, desa, dan berbagai ruang sosial. Mereka tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga membangun aktivitas belajar, kreativitas, diskusi, dan pengenalan kebudayaan lokal.
Kekayaan bahasa daerah Indonesia juga menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Data yang dipaparkan Badan Bahasa mencatat 718 bahasa daerah telah tervalidasi pada 2019, sedangkan pemetaan tahun 2026 mencatat 729 bahasa daerah.
Pelestarian bahasa daerah membutuhkan lebih dari sekadar dokumentasi formal. Bahasa perlu tetap digunakan, diwariskan, dan diperkenalkan kepada generasi muda. TBM memiliki potensi menjadi salah satu ruang untuk mengembangkan kegiatan literasi berbasis bahasa, sejarah, dan kebudayaan setempat.
Dengan demikian, penguatan kemitraan Badan Bahasa dan Forum TBM dapat membuka peluang agar agenda kebahasaan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat.
Kutai Kartanegara: ruang dialog pemerintah dan komunitas
Komitmen membangun kolaborasi juga terlihat dalam kegiatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pada Sabtu (7/11/2026), sebanyak 145 peserta Temu Pegiat TBM Nasional mengikuti diskusi bersama pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di ruang pertemuan DPRD Kukar, Tenggarong. Peserta berasal dari berbagai wilayah Indonesia, mulai Sumatera Barat hingga Papua Tengah.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Ridha Darmawan, M.Si., menyampaikan bahwa TBM merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan literasi.
Luasnya wilayah Kutai Kartanegara menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan perpustakaan. Karena itu, keberadaan TBM menjadi penting untuk mendekatkan akses buku dan pengetahuan kepada masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Abdul Rasid, M.Si., juga menyampaikan dukungannya terhadap gerakan literasi. Ia mengaitkan pentingnya akses bacaan dengan pengalaman pribadinya ketika masih mengalami keterbatasan memperoleh buku.
Menurutnya, pendidikan anak tidak boleh hanya bertumpu pada buku. Pengalaman langsung melalui interaksi dengan lingkungan dan alam juga merupakan bagian penting dari proses belajar.
Sementara itu, Bayu Cahyoadi Fernando, S.P., perwakilan BPK, mengingatkan pentingnya dokumentasi kebudayaan melalui karya tulis. Tradisi, seni, dan pengetahuan masyarakat membutuhkan lebih banyak penulis agar kekayaan budaya lokal dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
Pertemuan di Kukar memperlihatkan bahwa penguatan literasi membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Pemerintah daerah, legislatif, lembaga kebudayaan, perpustakaan, dan komunitas memiliki ruang kontribusi yang saling melengkapi.
Malinau menunjukkan pentingnya dukungan kebijakan dan anggaran
Perspektif mengenai keberlanjutan komunitas literasi diperkuat melalui pengalaman Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, yang dipaparkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malinau, Lewi, S.STP., M.Si.
Dalam presentasinya bertajuk *Dari Komunitas ke Sekolah: Kolaborasi IKBM dan Pemerintah Menguatkan Budaya Membaca*, Lewi menjelaskan bagaimana pemerintah daerah membangun kemitraan dengan Ikatan Keluarga Baca Malinau (IKBM), organisasi yang menaungi TBM di wilayah tersebut.
Salah satu hal yang menarik adalah keberpihakan pemerintah daerah dalam bentuk dukungan hibah rutin setiap tahun kepada IKBM. Pada 2026, dukungan tersebut mencapai Rp313,35 juta.
Dukungan ini memperlihatkan bahwa penguatan literasi membutuhkan komitmen yang diterjemahkan dalam kebijakan dan penganggaran, bukan hanya ajakan kepada masyarakat untuk membaca.
“Kami menyadari bahwa jangkauan birokrasi sangat terbatas dalam menghadapi tantangan geografis Malinau. Oleh karena itu, Pemkab menempatkan pegiat TBM melalui IKBM sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek program. Dukungan hibah rutin ini adalah bentuk afirmasi dan investasi jangka panjang, agar napas gerakan teman-teman komunitas tetap panjang dalam mengedukasi masyarakat hingga ke pelosok,” jelas Lewi.
Data yang dipaparkan menunjukkan pertumbuhan jaringan TBM di Malinau. Dari lima TBM pada 2020, jumlahnya berkembang menjadi 37 TBM pada 2025. Pada periode 2025–2026, tercatat 96 TBM dengan dukungan 768 pegiat.
Kolaborasi juga dilakukan dengan satuan pendidikan. Salah satu contohnya adalah sinergi SDN 005 Malinau Barat, TBM, dan perpustakaan melalui pemetaan kebutuhan, pendampingan membaca, serta penyediaan bahan bacaan. Hasilnya, 79,31 persen peserta didik telah mencapai kompetensi minimum literasi.
Pengalaman Malinau menjadi bahan pembelajaran bahwa keberadaan komunitas yang kuat perlu didukung oleh ekosistem kelembagaan dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Forum TBM mendorong kemitraan yang lebih sistematis
Ketua Umum Pengurus Pusat Forum TBM menilai praktik Malinau dan keterbukaan ruang dialog di Kutai Kartanegara dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya.
“Praktik baik di Malinau dan keterbukaan ruang dialog di Kutai Kartanegara harus menjadi cetak biru (blueprint) bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Gerakan literasi nasional saat ini berada di fase penentuan; kita tidak bisa terus-menerus hanya mengandalkan heroisme komunitas. Sudah saatnya kerja-kerja sunyi relawan ini diakui dan diintervensi melalui kebijakan serta dukungan anggaran yang sistematis dari negara,” ungkapnya.
Dari Kalimantan Timur, Ketua Pengurus Wilayah Forum TBM Kalimantan Timur, Dr. Rahmad Azazi, M.Pd., menyoroti ketimpangan akses pengetahuan antardaerah yang masih menjadi pekerjaan rumah, termasuk di wilayah penyangga IKN.
“Sebagai wilayah penyangga IKN, Kalimantan Timur masih menghadapi ketimpangan akses pengetahuan antardaerah. Temu Nasional ini membuktikan bahwa komunitas literasi siap turun tangan. Tantangan kami ke depan adalah bagaimana pasca-pertemuan ini, pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim mau membuka mata dan berkomitmen menduplikasi skema keberpihakan anggaran seperti yang dilakukan di Malinau,” ujarnya.
Sementara itu, Heni Wardatur Rahmah, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Forum TBM sekaligus Ketua Panitia Temu Pegiat TBM Nasional 2026, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dirancang bukan sekadar sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga ruang konsolidasi gerakan.
“Temu Pegiat TBM Nasional tahun ini bukan sebatas ajang silaturahmi, tetapi ruang konsolidasi gagasan yang sangat krusial. Kami mempertemukan ratusan pegiat dari Sumatera hingga Papua agar terbangun pertukaran praktik baik. Harapan terbesarnya, dari IKN ini lahir kolaborasi konkret—baik antar-komunitas maupun dengan pemerintah—yang membuktikan bahwa memajukan literasi adalah tanggung jawab bersama, bukan lagi sekadar membebani pundak relawan,” ungkap Heni.
Dari sinergi kelembagaan menuju gerakan literasi yang berdampak
Rangkaian kegiatan di IKN turut menghadirkan pertunjukan puisi teatrikal dari pegiat Forum TBM Palangkaraya yang mengangkat isu kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa literasi juga dapat menjadi medium ekspresi, kepedulian sosial, dan pendidikan lingkungan.
Pertemuan kemudian ditutup dengan kunjungan peserta ke kawasan Istana Negara di IKN.
Bagi Badan Bahasa dan Forum TBM, pertemuan nasional ini menghadirkan peluang untuk memperkuat hubungan antara kebijakan kebahasaan dan gerakan literasi berbasis masyarakat.
Penguatan kecakapan literasi, pelestarian bahasa daerah, serta pengembangan pengetahuan lokal membutuhkan ruang implementasi yang dekat dengan masyarakat. Komunitas TBM dapat mengambil peran tersebut melalui kegiatan membaca, penulisan, dokumentasi budaya, diskusi, dan berbagai bentuk pembelajaran sepanjang hayat.
Ke depan, tantangannya adalah bagaimana sinergi tersebut dapat diterjemahkan menjadi program yang berkelanjutan, penguatan kapasitas pegiat, perluasan akses bahan bacaan, dan kemitraan yang lebih sistematis antara Badan Bahasa, Balai Bahasa, Forum TBM, serta pemerintah daerah.
Temu Pegiat TBM Nasional di Kalimantan Timur memberikan satu penegasan: kebijakan literasi akan lebih bermakna ketika hadir dalam kehidupan masyarakat. Dan untuk menjangkau masyarakat hingga ke akar rumput, pemerintah membutuhkan komunitas sebagai mitra strategis.
Literasi bukan hanya tentang membuat masyarakat mampu membaca, tetapi membangun masyarakat yang mampu berpikir, berkarya, menjaga bahasa, dan merawat peradabannya.(***)
