Catatan kritis Hananto S, Aktivis 98, tinggal di Jogja
JOGJAOKE.COM, Jogja – Terbongkarnya dugaan penyadapan memunculkan pertarungan politik antara kekuatan besar yang berpotensi menyeret Istana, sementara rakyat kembali menjadi penonton.
Dalam opini Hananto S, aktivis 98, situasi tersebut menggambarkan dua kekuatan besar sedang berhadapan dan sulit menghindari konflik terbuka.
”Meskipun nanti di pengadilan geng Oslo tidak terbukti sebagai dalang dan lolos dari hukuman, opini Istana tetap mengarah ke sana,” tulisnya.
Menurut Hananto, arah opini tersebut tidak terlepas dari keterangan LSP dan sejumlah pihak yang memilih menjadi Justice Collaborator.
”Hanya dengan bernyanyi dan menjadi JC, LSP dan kawan-kawan berpeluang lolos dari hukuman berat atau maksimal,” ungkapnya.
Ia menilai, Istana juga mengetahui dugaan agenda besar di balik penyadapan yang kini menjadi perhatian dalam pertarungan politik nasional.
Agenda tersebut, menurut Hananto, mencakup sejumlah kepentingan politik keluarga Jokowi dan PSI menjelang kontestasi politik mendatang.
”Mulai Gibran menjadi Presiden, Kaesang menjadi Gubernur Jawa Tengah, hingga PSI meraih sepuluh persen suara parlemen pada 2029,” paparnya.
Hananto juga menyinggung dugaan adanya kepentingan agar berbagai persoalan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak kembali diusut melalui jalur hukum.
Pertarungan politik itu, lanjutnya, semakin menarik apabila sosok yang disebutnya sebagai Kancil di bawah pohon Beringin terbukti terlibat.
”Jika itu terbukti, opsi paling realistis adalah RI 1 semakin mendekat kepada Mak Banteng,” tulis Hananto dalam analisisnya.
Ia berharap kemungkinan perubahan kedekatan politik tersebut turut membawa perubahan kebijakan pemerintah yang selama ini menuai kritik masyarakat luas.
Hananto secara khusus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga kebijakan perpajakan.
”Rakyat berharap perubahan politik tidak sekadar menjadi kompromi elite, tetapi benar-benar menghadirkan kebijakan yang meringankan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa dalam waktu dekat masyarakat kemungkinan masih menjadi penonton sekaligus pihak yang menanggung dampak pertarungan.
”Perkelahian para elite bukan soal membela kepentingan rakyat, tetapi soal membela dan mempertahankan kekuasaan masing-masing,” kritiknya.
Pertanyaan berikutnya yang disoroti Hananto adalah kemungkinan perubahan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah dinamika politik tersebut.
”Apakah Fufu Fafa lengser? Jika iya, siapa yang akan menggantikannya?” menjadi pertanyaan besar yang dilontarkan aktivis 98 tersebut.
Hananto memprediksi kemungkinan Gibran lengser melalui proses politik di parlemen, meskipun prediksi tersebut belum menjadi kepastian ataupun keputusan resmi.
Ia menyebut tiga nama yang menurut perkiraannya berpotensi menjadi pengganti, yakni Dasco, Puan Maharani, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurut Hananto, kompromi tersebut berpotensi memberikan keuntungan kepada kelompok yang disebutnya sebagai geng Oslo, sementara masyarakat menengah bawah menghadapi tekanan.
Ia mengingatkan, kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan dan pertarungan elite dapat berkembang menjadi tuntutan perubahan politik yang semakin kuat.
Hananto juga mengingatkan pemerintah agar tidak merespons kritik masyarakat secara represif, karena pendekatan kekerasan justru berisiko memperbesar ketegangan sosial.
“Apakah situasi ini akan mengarah seperti 1965 atau 1998?” tulisnya, menutup opini dengan pertanyaan tentang masa depan demokrasi Indonesia.(waw)
