JOGJAOKE.COM, Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mematangkan persiapan pelaksanaan presentasi kepala daerah dalam rangka Innovative Government Award (IGA) 2026. Agenda yang dijadwalkan berlangsung pada 3 sampai dengan 5 November 2026 di Command Center Kemendagri tersebut menjadi bagian dari tahapan penilaian.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris BSKDN Matheos Tan di Command Center BSKDN, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Pembahasan mencakup kesiapan perangkat penilaian, jadwal presentasi, pembagian tim penilai, hingga kelengkapan profil inovasi unggulan daerah yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penilaian.
Matheos menegaskan, seluruh kebutuhan pendukung perlu dipastikan siap agar tahapan presentasi kepala daerah dapat berlangsung sesuai rencana. Menurutnya, kesiapan tersebut mencakup aspek administrasi, mekanisme penilaian, serta koordinasi antarpihak yang terlibat.
“Sejumlah fasilitas yang menjadi pendukung terselenggaranya presentasi kepala daerah sebagai rangkaian IGA ini perlu dipastikan kembali, sehingga nanti pada saat acara tidak ada kendala teknis yang terjadi,” katanya.
Dalam rapat tersebut, BSKDN turut mematangkan dokumen pendukung penilaian, antara lain pedoman teknis, surat kesediaan tim penilai, jadwal presentasi, serta pembagian tim penilai. Formulir penilaian, baik secara daring maupun luring, dan profil inovasi unggulan daerah juga menjadi bagian dari persiapan yang dibahas.
Matheos menekankan pentingnya koordinasi seluruh unsur pelaksana dalam menuntaskan persiapan. Ia meminta setiap pihak mencermati kebutuhan yang belum terpenuhi dan segera menyelesaikannya sebelum agenda presentasi dimulai.
“Tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada intinya membutuhkan kerja sama kita semua, sehingga nantinya kegiatan presentasi kepala daerah dapat terselenggara dengan lancar,” tandasnya.
Melalui pematangan persiapan tersebut, BSKDN Kemendagri berupaya memastikan tahapan presentasi kepala daerah dalam IGA 2026 dapat terlaksana sesuai jadwal dan mekanisme yang ditetapkan. Kesiapan perangkat penilaian dan koordinasi penyelenggaraan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan proses penilaian secara tertib.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
