JOGJAOKE.COM, Yogyakarta – Gelombang demonstrasi yang melanda sejumlah negara Eropa pada Oktober 2026 menyoroti tekanan biaya hidup, persoalan pendidikan, sulitnya memperoleh hunian terjangkau, serta tuntutan perbaikan layanan publik. Pakar keamanan internasional sekaligus dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zain Maulana, S.IP., M.A., Ph.D., menilai keresahan tersebut perlu dibaca dalam konteks tekanan ekonomi struktural dan dinamika geopolitik global, termasuk persoalan energi.
Pada Sabtu (17/10/2026), demonstrasi terkait kenaikan biaya hidup berlangsung di Prancis, Italia, Belgia, dan Portugal. Al Jazeera melaporkan bahwa ratusan ribu orang mengikuti berbagai demonstrasi yang berlangsung secara terpisah di negara-negara tersebut.
Dua hari kemudian, Euronews turut menyoroti keresahan masyarakat di sejumlah negara Eropa akibat kenaikan harga kebutuhan, rendahnya upah, sulitnya memperoleh hunian terjangkau, serta tekanan terhadap layanan publik. Meskipun memiliki pemicu lokal yang berbeda, rangkaian aksi tersebut memperlihatkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi kehidupan mereka.
Dalam wawancara daring pada Rabu (21/10/2026), Zain menjelaskan bahwa demonstrasi sering kali bermula dari persoalan lokal, kemudian berkembang menjadi frustrasi kolektif. Menurutnya, persoalan yang semula terbatas dapat meluas ketika bertemu dengan tekanan ekonomi yang telah lama dirasakan masyarakat.
_Persoalan Lokal Memicu Frustrasi Kolektif_
Zain mencontohkan gelombang protes pelajar di Prancis yang bermula dari persoalan fasilitas sekolah, kekurangan guru, kepadatan ruang kelas, hingga kondisi bangunan yang tidak memadai. Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas setelah memperoleh dukungan dari kelompok masyarakat lain.
Reuters pada 3 Oktober 2026 melaporkan bahwa gerakan pelajar telah menjangkau lebih dari 1.200 sekolah menengah atas di Prancis. Para pelajar mempersoalkan kepadatan ruang kelas, kekurangan tenaga pengajar, dan buruknya kondisi bangunan sekolah. Persoalan tersebut kemudian beririsan dengan perdebatan mengenai anggaran pemerintah dan kualitas layanan publik.
“Protes pelajar itu sebetulnya bukan masalah yang sangat krusial jika dibandingkan dengan negara berkembang, tetapi di Eropa hal tersebut menjadi _concern_ serius. Gerakan ini kemudian gayung bersambut dengan masyarakat luas yang sudah lama tertekan secara ekonomi,” jelas Zain.
Menurutnya, dinamika tersebut memperlihatkan bagaimana persoalan sektoral dapat berkembang menjadi keresahan sosial yang lebih luas. Ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi berkepanjangan, persoalan pendidikan, perumahan, dan layanan publik berpotensi menjadi pemicu mobilisasi massa.
_Krisis Energi dan Tekanan Geopolitik Global_
Zain menilai tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat Eropa juga perlu dikaitkan dengan dinamika geopolitik yang memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi. Konflik Rusia–Ukraina telah mendorong perubahan besar dalam pola pasokan energi Eropa. Sementara itu, ketegangan di Timur Tengah meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur perdagangan energi internasional.
Selat Hormuz menjadi salah satu titik strategis dalam dinamika tersebut. Jalur pelayaran ini dilalui aliran minyak yang setara dengan sekitar 20 persen konsumsi cairan minyak bumi dunia. Karena itu, gangguan distribusi melalui kawasan tersebut berpotensi memengaruhi pasokan dan harga energi internasional. Konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat juga menambah ketidakpastian pasar energi pada 2026.
Menurut Zain, tekanan terhadap harga energi dapat merambat ke berbagai sektor ekonomi. Kenaikan biaya listrik, bahan bakar, dan transportasi berpotensi meningkatkan ongkos produksi industri, manufaktur, dan pertanian. Ketika biaya produksi meningkat, perusahaan menghadapi tekanan untuk menyesuaikan kegiatan operasional. Sementara itu, rumah tangga harus mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
“Kenaikan pajak dan biaya produksi memaksa industri melakukan kompromi, seperti pemutusan hubungan kerja, pemangkasan kompensasi, hingga pengurangan jaring pengaman kesehatan. Sementara itu, daya beli publik terus merosot,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa tekanan ekonomi tersebut dapat memperbesar ketidakpuasan masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang melindungi daya beli dan menjamin keberlanjutan layanan publik.
Meski demikian, Zain menekankan bahwa krisis energi bukan satu-satunya penjelasan atas seluruh demonstrasi di Eropa. Persoalan perumahan, upah, pendidikan, kebijakan anggaran, dan kualitas layanan publik juga menjadi pemicu penting dengan karakteristik yang berbeda di setiap negara.
_Efek Domino dan Tantangan Stabilitas Sosial Eropa_
Zain mengingatkan bahwa akumulasi tekanan ekonomi dan ketidakpuasan sosial dapat meningkatkan risiko instabilitas politik. Ia membandingkan potensi meluasnya gerakan protes tersebut dengan fenomena Arab Spring, ketika persoalan ekonomi, ketidakpuasan terhadap pemerintahan, dan tuntutan perubahan politik berkelindan di sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika Utara.
Namun, menurutnya, perkembangan di Eropa tetap perlu dibaca berdasarkan konteks politik, ekonomi, dan kelembagaan di setiap negara. Kesamaan tekanan biaya hidup tidak serta-merta membuat demonstrasi di Eropa memiliki pola dan konsekuensi politik yang sama dengan Arab Spring.
Dalam konteks tersebut, diplomasi energi menjadi salah satu instrumen yang dapat ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan. Diversifikasi sumber energi, penguatan kerja sama dengan negara produsen, serta perlindungan jalur perdagangan internasional diperlukan untuk mengurangi kerentanan terhadap konflik geopolitik.
Di sisi lain, kebijakan domestik juga memegang peranan penting. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan penghematan anggaran terhadap kelompok rentan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan daya beli masyarakat. Tanpa penanganan yang memadai, tekanan ekonomi berpotensi memperlebar jarak antara tuntutan masyarakat dan respons pemerintah.
Zain juga menyoroti tantangan koordinasi internasional di tengah perubahan orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang dinilai lebih berfokus pada kepentingan domestik. Kondisi tersebut, menurutnya, mendorong negara-negara Eropa memperkuat kapasitas untuk menjaga keamanan energi dan merespons persoalan ekonomi secara lebih mandiri.
“Situasi kian kompleks karena Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dinilai cenderung inward-looking atau berorientasi ke dalam negeri. Karena itu, negara-negara Eropa dituntut mencari solusi secara mandiri guna mencegah instabilitas sosial yang lebih luas,” tuturnya.
Melalui analisis tersebut, Zain menekankan bahwa gelombang demonstrasi di Eropa tidak cukup dipahami sebagai rangkaian aksi massa yang berdiri sendiri. Tekanan biaya hidup, persoalan layanan publik, krisis energi, dan ketidakpastian geopolitik perlu dibaca secara menyeluruh untuk memahami dinamika sosial yang berkembang serta tantangan pemerintah dalam menjaga stabilitas. (lsi)
Sumber : Humas Umy
