JOGJAOKE.COM, Yogyakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat pembangunan nasional. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen bangsa diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Haedar saat diwawancarai wartawan di sela peletakan batu pertama pembangunan gedung SMP Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) di Jalan Titi Bumi, Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (21/10/2026).
Haedar menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki kapasitas politik dan kelembagaan untuk membangun Indonesia dengan mengedepankan kedaulatan bangsa, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan sumber daya manusia. Komitmen tersebut, menurutnya, perlu diwujudkan melalui kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Pemerintah dinilai memiliki sumber daya dan perangkat kelembagaan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari persoalan ekonomi hingga hukum dan sosial. Namun, kebijakan yang diambil perlu diarahkan pada kebutuhan yang paling dirasakan masyarakat.
Prioritaskan Program yang Menyentuh Kebutuhan Publik
Haedar mengatakan agenda Asta Cita pemerintah perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan strategis dan program berkelanjutan yang memberikan dampak nyata. Sektor pendidikan dan ekonomi, menurutnya, perlu menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat.
“Bersamaan dengan itu, bangunlah prioritas-prioritas yang paling dibutuhkan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi,” ujar Haedar.
Ia meyakini pemerintah memiliki kapasitas kelembagaan serta dukungan tenaga ahli untuk menangani berbagai persoalan perekonomian nasional, termasuk inflasi, perkembangan pasar modal, dan pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, penyelenggaraan pemerintahan perlu terus berkembang secara dinamis dan progresif dengan mengoptimalkan potensi seluruh elemen bangsa.
“Saya yakin ke depan tentu harus lebih dinamis, lebih progresif, dan mampu memobilisasi potensi kekuatan bangsa agar beban pemerintah tidak terlalu berat,” katanya.
Kritik Publik sebagai Energi Perbaikan
Selain menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, Haedar menekankan pentingnya komunikasi publik yang baik. Hubungan yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dinilai dapat memperkuat kolaborasi dalam pembangunan nasional.
“Caranya, tentu dengan selalu membangun komunikasi publik yang baik. Lalu, bangun relasi dengan kekuatan masyarakat yang lebih berorientasi pada kepentingan kebangsaan, bukan kepentingan politik,” ujarnya.
Menurut Haedar, hubungan pemerintah dengan berbagai kekuatan masyarakat perlu berlandaskan kepentingan bangsa, bukan semata-mata kepentingan politik. Dengan demikian, setiap elemen dapat berkontribusi sesuai peran dan kapasitasnya.
Ia juga memandang aspirasi dan kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Masukan publik, menurutnya, perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan.
“Jadikan masukan dan kritik sebagai energi untuk memperbaiki berbagai kekurangan selama dua tahun terakhir,” katanya.
Haedar berharap komunikasi yang konstruktif dan keterlibatan masyarakat dapat memperkuat semangat kolektif dalam membangun Indonesia.
Perkuat Institusi Nasional untuk Menghadapi Geopolitik Global
Haedar turut menyoroti dinamika geopolitik internasional yang diwarnai persaingan kepentingan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Tiongkok, dan Rusia. Menurutnya, Indonesia perlu mengantisipasi dinamika tersebut dengan menjaga kemandirian dan memperkuat fondasi nasional.
Ia menegaskan bahwa kekuatan institusi dalam negeri menjadi salah satu faktor penting agar Indonesia mampu menghadapi ketidakpastian global tanpa mudah terpengaruh tekanan eksternal.
“Kalau kondisi di dalam negeri kuat, Indonesia tidak akan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar,” ujarnya.
Karena itu, Haedar mendorong penguatan institusi politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan sebagai pilar ketahanan bangsa dalam menghadapi perubahan geopolitik.
“Indonesia harus memperkuat institusi-institusi politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang dapat menjadi pilar kekuatan bangsa dalam menghadapi konstelasi politik global yang selalu tidak pasti,” katanya.
Haedar berharap penguatan kelembagaan nasional, komunikasi publik yang konstruktif, serta kolaborasi antarelemen bangsa dapat mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. (lsi)
Sumber : Humas Umy
