JOGJAOKE.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penggerak komunikasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Upaya ini penting agar publik memahami dengan baik berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digelar secara hybrid, Rabu (14/10/2026).
Mendagri mengatakan, dalam negara demokrasi, dukungan dan legitimasi publik menjadi faktor penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap program dan kebijakan yang dijalankan.
“Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media,” kata Mendagri mengikuti acara secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Mendagri menjelaskan, derasnya arus informasi di era digital juga menghadirkan tantangan berupa firehose of falsehood, yakni penyebaran informasi bohong dengan intensitas yang tinggi dapat mengalahkan informasi faktual yang disampaikan dengan intensitas rendah. Kondisi ini berpotensi membuat masyarakat lebih mempercayai informasi yang salah dibandingkan fakta yang sebenarnya.
Karena itu, program-program positif pemerintah harus dikomunikasikan secara efektif agar mendapat perhatian publik. Sejalan dengan itu, Diskominfo di daerah menjadi mitra penting pemerintah pusat untuk menyamakan narasi.
“Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, [Dinas] Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman [Dinas] Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu [narasinya],” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Mendagri menekankan pentingnya manajemen media yang sistematis, baik melalui media konvensional maupun media sosial. Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara Diskominfo di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI agar informasi pemerintah pusat dapat diperkuat melalui pemberitaan mengenai program dan capaian di daerah.
“Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom, dan kami akan dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman [Dinas] Kominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan-pemberitaan Bakom,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mendagri menyoroti perlunya peningkatan perhatian Pemda terhadap urusan komunikasi dan informatika. Menurutnya, karena urusan tersebut termasuk pelayanan wajib non-pelayanan dasar, Diskominfo di sejumlah daerah berpotensi belum menjadi prioritas. Padahal, penguatan fungsi komunikasi publik diperlukan untuk membangun dukungan masyarakat terhadap program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Harus kita memperkuat kehumasan. Makanya anggarannya pun, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas,” tambahnya.
Selain dukungan anggaran, Mendagri menekankan pentingnya perencanaan penggunaan anggaran yang jelas serta penempatan kepala Diskominfo yang memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang komunikasi dan informatika. Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan komunikasi publik dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
“Jadi dengan demikian orang yang mengawaki betul-betul orang yang memahami tentang urusan pekerjaan, komunikasi dan informasi,” tandasnya.
Sebagai informasi, Bakom RI mengusung tema “Dua Tahun Gerak Nyata” untuk menandai dua tahun kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tema tersebut menjadi landasan dalam mengomunikasikan berbagai program dan capaian pemerintah kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan serta perwakilan kepala Diskominfo dari seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
