JOGJAOKE.COM, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan program ekspor berbasis desa sebagai bagian dari Program Desaku Maju.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat terkait Program Ekspor dari Desa yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Kerja Sekda, Rabu (26/08/2026).
Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian desa, tetapi juga menjadi salah satu strategi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan desa melalui penguatan sektor ekonomi dari hulu hingga hilir.
Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama masyarakat desa untuk menjadi pelaku utama dalam rantai ekonomi, termasuk sebagai pengusaha dan eksportir. Dengan demikian, nilai tambah dari komoditas unggulan daerah diharapkan dapat lebih banyak dinikmati langsung oleh masyarakat desa.
Dalam rapat tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menyampaikan upaya pemetaan terhadap berbagai komoditas unggulan di sejumlah daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan menembus pasar ekspor.
Untuk merealisasikan konsep ekspor dari desa, diperlukan sinergi antarlembaga, mulai dari penyusunan konsep dan regulasi, pemetaan komoditas, penguatan kelembagaan BUMDes, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pendampingan proses ekspor.
Diakhir, Sekdaprov Lampung mengatakan bahwa konsep ekspor dari desa merupakan bagian dari ekosistem Program Desaku Maju yang perlu segera diterjemahkan ke dalam dokumen dan alur kerja yang jelas.
Ia juga menginstruksikan agar konsep tersebut segera dituangkan dalam dokumen tertulis yang memuat alur proses pelaksanaan secara jelas. Penyusunan dokumen tersebut akan dikoordinasikan oleh Bappeda bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
“Keputusan dari rapat hari ini bahwa kita akan memastikan konsep ini, dokumen tertulisnya harus diselesaikan oleh Bappeda bersama dengan Perindag terkait dengan alur prosesnya,” jelasnya.
Selain penyusunan dokumen, Pemprov Lampung juga akan menyiapkan langkah peningkatan kapasitas pengelola BUMDes. Sekdaprov menyebut, momentum tersebut dapat disinergikan dengan agenda Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas pengelola BUMDes yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMD) pada September mendatang.
“Kemudian simultan dengan proses itu juga, kita segera melaksanakan workshop. Kebetulan memang di bulan September ini akan ada Bimtek peningkatan kapasitas pengelola BUMDes di PMD, oleh karenanya nanti Perindag dan Bappeda segera berkoordinasi dengan PMD untuk memastikan program tersebut,” tegasnya.
Melalui sinergi tersebut, Pemprov Lampung berharap desa tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah produk, membangun kapasitas usaha, dan mengambil peran lebih besar dalam rantai perdagangan hingga pasar internasional. (gla)
Sumber : Adpim Pemprov Lampung
